Gardupedia.com — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, mendesak pemerintah untuk segera merilis peta jalan (roadmap) resmi kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL). Kejelasan panduan ini dinilai sangat mendesak menjelang penerapan penuh aturan penertiban truk overkapasitas yang ditargetkan mulai berlaku pada Januari 2027.
Sofwan menilai, penertiban angkutan barang di jalur logistik nasional tidak dapat dilakukan secara mendadak tanpa perencanaan yang matang. Mengingat tenggat waktu pemberlakuan penuh yang kini tersisa sekitar 3,5 bulan, tingkat kesiapan dunia usaha dan pelaku industri transportasi dinilai masih sangat terbatas.
“Saya tidak yakin bahwa serta-merta dalam satu hari atau satu bulan, ruas-ruas jalan poros transportasi logistik di Indonesia ini akan Zero ODOL,” ujar Sofwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur untuk segera mempublikasikan peta jalan tersebut. Sebelum dirilis ke masyarakat, Sofwan juga menekankan agar Kemenhub terlebih dahulu memaparkan tahapan pelaksanaan roadmap tersebut di hadapan Komisi V DPR RI.
Menurutnya, roadmap ini sangat krusial karena akan menjadi acuan tunggal bagi seluruh kementerian teknis dan pelaku usaha. Selain mengatur tahapan implementasi dan aturan penyesuaian, pemerintah juga diminta menjabarkan secara terperinci skema insentif serta sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar.
“Kalangan dunia usaha pun sepertinya belum siap menyongsong penerapannya yang tinggal 3,5 bulan ke depan. Roadmap tersebut penting, jangan sampai ada pemahaman yang berbeda dari kalangan dunia usaha,” kata Sofwan.
Lebih lanjut, Sofwan mengingatkan agar penertiban truk ODOL tidak hanya dipandang sebagai tindakan represif di jalanan, melainkan ditinjau sebagai bagian dari reformasi menyeluruh sistem logistik nasional. Tanpa adanya peta jalan yang jelas, ia khawatir implementasi aturan di lapangan justru akan menciptakan ketidakpastian hukum.
“Jika tidak ada roadmap yang jelas, saya khawatir akan menimbulkan wilayah abu-abu yang justru akan menjadi celah dalam penegakan aturan, atau tebang pilih,” tegasnya.
Comment