Gardupedia.com – Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto telah resmi dilantik dan siap memulai tugasnya. Rencananya, komisi yang beranggotakan sepuluh tokoh ini akan menggelar rapat perdana di Markas Besar (Mabes) Polri pada hari Senin, 10 November 2025.
Pelantikan kesepuluh anggota komisi ini dilaksanakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 November 2025. Pembentukan komisi tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang juga ditetapkan pada tanggal yang sama.
Susunan Anggota Komisi
Komisi Reformasi Polri dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie yang menjabat sebagai ketua merangkap anggota. Anggota komisi ini terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat pemerintahan dan mantan petinggi Polri:
- Pemerintahan Aktif:
- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
- Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan.
- Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
- Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.
- Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
- Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri.
- Tokoh/Mantan Pejabat:
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD.
- Mantan Kapolri periode 2019-2021, Idham Aziz.
- Mantan Kapolri periode 2015-2016, Badrodin Haiti.
Agenda Rapat Perdana dan Target Kerja
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengonfirmasi rencana pelaksanaan rapat awal tersebut.
“Senin besok rapat pertama di Mabes Polri,” ujar Jimly Asshiddiqie saat ditemui di Masjid Asy-Syarif, BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, pada Sabtu (8/11/2025).
Dalam rapat perdana ini, Jimly menjelaskan bahwa para anggota akan menyamakan persepsi mengenai tugas yang diamanatkan Presiden Prabowo. Selain itu, rapat akan fokus pada pembahasan target dan agenda kerja Komisi Reformasi Polri ke depan.
Lebih lanjut, Jimly berharap komisi tidak hanya membuat keputusan internal, tetapi juga aktif menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk mengelola masukan publik yang puncaknya, menurut Jimly, “tercermin bulan Agustus kemarin” (kemungkinan merujuk pada isu sensitif terkait kepolisian).
Arahan Presiden Prabowo
Saat pelantikan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan sejumlah arahan utama kepada tim. Presiden menekankan bahwa tugas utama komisi adalah:
“Mempelajari, mengkaji, dan memberikan rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan,” ujar Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025).
Prabowo juga berpesan agar komisi bekerja secara transparan dan mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat.
Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa mendengarkan aspirasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, aktivis, dan tokoh bangsa sangat krusial, karena hal itu akan memengaruhi cara perumusan usulan kebijakan reformasi yang akan dihasilkan.
Komisi ini diharapkan dapat memberikan laporan awal hasil kerjanya dalam kurun waktu tiga bulan. Jimly mengisyaratkan bahwa rekomendasi yang dihasilkan Komisi Reformasi Polri berpotensi menjadi usulan untuk merevisi undang-undang, namun hal tersebut harus melalui pertimbangan matang dan mendengarkan banyak pihak.
Jangan sampai ketinggalan! Dapatkan breaking news dan berita pilihan Gardupedia.com langsung di WhatsApp Anda. Klik Channel Gardupedia.com sekarang juga!
Editor : Robbi Firmansyah (Tim Redaksi Gardupedia.com)
Comment