Gardupedia.com – Perubahan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026, khususnya penghapusan batas frekuensi pengajuan pinjaman dan penerapan suku bunga tunggal (flat) 6%, menimbulkan berbagai tanggapan, terutama mengenai potensi risiko dan efektivitasnya dalam mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk “naik kelas”.
Meskipun sekilas tampak seperti kabar baik bagi pelaku usaha kecil, kebijakan baru pemerintah yang menghilangkan batasan maksimal pengajuan KUR dan menetapkan bunga flat 6% mulai tahun 2026 menuai kritik dari sejumlah pihak. Kekhawatiran utama yang muncul adalah potensi ketergantungan debitur pada skema subsidi ini, yang justru dikhawatirkan melemahkan semangat UMKM untuk berkembang menjadi usaha yang mandiri dan siap mengakses kredit komersial.
Kebijakan baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan dan mendorong percepatan inklusi keuangan. Sebelum kebijakan ini, KUR untuk sektor produksi dibatasi maksimal empat kali pengajuan, sementara sektor perdagangan dibatasi dua kali.
Poin-Poin Utama Kebijakan KUR 2026:
- Penghapusan Batas Pengajuan: UMKM dapat mengajukan KUR berulang kali tanpa batas maksimal.
- Bunga Flat: Suku bunga ditetapkan rata 6% tanpa kenaikan bertingkat (graduasi) seperti skema sebelumnya.
- Plafon Target Naik: Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp320 triliun pada tahun 2026.
- Prioritas Sektor Produksi: Sekitar 65% alokasi KUR akan diarahkan ke sektor produksi.
Para pengamat dan pelaku perbankan mewaspadai dua risiko utama dari penghapusan batasan pengajuan KUR:
Risiko Ketergantungan (Moral Hazard): Debitur dikhawatirkan akan merasa terlalu nyaman dengan subsidi bunga 6% dan tidak termotivasi untuk tumbuh. Mereka mungkin akan terus menerus mengambil KUR tanpa memiliki dorongan kuat untuk meningkatkan kapasitas usaha agar dapat “lepas” dan beralih ke pinjaman komersial dengan suku bunga normal.
Konsentrasi pada Debitur Eksisting: Ada potensi penyaluran KUR akan lebih banyak terkonsentrasi pada debitur lama (eksisting) yang sudah memiliki rekam jejak pembayaran yang baik. Hal ini dapat mengurangi peluang bagi UMKM baru (debitur baru) yang sangat membutuhkan akses pembiayaan awal.
Perbankan yang menjadi penyalur KUR menyadari risiko-risiko tersebut. Salah satu perwakilan bank BUMN menyatakan akan mengambil langkah-langkah mitigasi untuk menjaga keseimbangan.
Pertama, penjagaan keseimbangan tetap memastikan pembiayaan yang memadai bagi debitur lama dengan rekam jejak baik, namun juga memberi ruang bagi debitur baru. Kedua, melakukan seleksi, credit scoring, dan monitoring yang lebih ketat pada penerima KUR. Ketiga, Memastikan KUR tetap menjadi instrumen pengembangan usaha, bukan sekadar pembiayaan berulang, melalui pendampingan dan edukasi agar pemanfaatan KUR benar-benar produktif.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memperluas akses permodalan bagi UMKM hingga mereka benar-benar kuat dan siap untuk mandiri. Dengan tidak adanya batasan repetisi, UMKM diharapkan bisa mengakses KUR berulang kali hingga mereka siap untuk menerima pembiayaan nonsubsidi. Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga alokasi mayoritas KUR untuk sektor produktif.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Editor : Robbi Firmansyah (Tim Redaksi Gardupedia.com)
Comment