Malaysia dan Singapura Kompak Tolak Usulan RI Terkait Tarif Kapal di Selat Malaka

Gardupedia.com – Wacana Pemerintah Indonesia untuk memberlakukan pungutan jasa bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka mendapat respons tegas dari negara tetangga. Malaysia dan Singapura secara resmi menyatakan keberatan terhadap usulan tersebut, dengan alasan menjaga kelancaran perdagangan internasional di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Indonesia sebelumnya melontarkan gagasan untuk memungut biaya dari kapal yang melintas sebagai kompensasi atas biaya pemeliharaan navigasi, pembersihan limbah, dan pengamanan di Selat Malaka. Namun, langkah ini dinilai berisiko mengganggu stabilitas ekonomi kawasan.

Singapura dan Malaysia berpendapat bahwa pengenaan tarif tersebut berpotensi melanggar UNCLOS 1982 (Konvensi Hukum Laut PBB), yang menjamin hak lintas damai bagi kapal asing di selat internasional tanpa adanya pungutan biaya tambahan.

Adanya biaya baru dikhawatirkan akan meningkatkan biaya logistik global, yang pada akhirnya bisa memicu kenaikan harga barang dan menurunkan daya saing pelabuhan-pelabuhan di kawasan tersebut.

Kedua negara menekankan bahwa selama ini sudah ada kerja sama melalui Tripartite Technical Experts Group (TTEG). Mereka menyarankan agar peningkatan fasilitas atau pengamanan dilakukan melalui kontribusi sukarela dari negara pengguna, bukan melalui tarif wajib.

Penolakan ini menempatkan Indonesia pada posisi untuk meninjau kembali strategi diplomasi maritimnya. Meski Indonesia menanggung beban besar dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan di wilayah selat yang masuk dalam teritorialnya, dukungan dari negara pantai (littoral states) lainnya tetap menjadi kunci utama.

Hingga saat ini, perdebatan mengenai keseimbangan antara tanggung jawab pemeliharaan oleh negara pantai dan hak lintas bebas oleh negara pengguna masih menjadi isu sensitif yang memerlukan negosiasi tingkat tinggi di tingkat regional maupun internasional.