Gardupedia.com – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026, Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli secara resmi merilis regulasi terbaru mengenai sistem kerja alih daya. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 7 Tahun 2026.
Kabar baik menghampiri kalangan pekerja di Indonesia tepat sebelum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026. Pemerintah secara resmi menerbitkan regulasi terbaru yang mengatur pembatasan sistem alih daya atau outsourcing. Kebijakan ini diambil sebagai langkah konkret dalam menjawab tuntutan buruh yang selama ini merasa dirugikan oleh aturan sebelumnya yang dianggap terlalu longgar.
Penerbitan ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat serta keadilan bagi para pekerja outsourcing. Selain itu, aturan ini menjadi jawaban atas mandat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 yang menginstruksikan adanya batasan yang jelas dalam praktik alih daya di Indonesia.
Dalam keterangan resminya pada Kamis (30/4/2026), Menaker Yassierli menekankan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menyeimbangkan dua sisi: perlindungan hak buruh dan keberlangsungan dunia usaha.
Pemerintah menetapkan bahwa hanya bidang-bidang tertentu yang diperbolehkan menggunakan sistem outsourcing. Hal ini merujuk kembali pada semangat perlindungan pekerja di mana pekerjaan inti atau produksi utama seharusnya dilakukan oleh karyawan tetap.
Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja kini diwajibkan untuk menjamin hak-hak buruh secara lebih ketat, termasuk masalah upah, jaminan sosial, dan kepastian kontrak kerja.
Bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pembatasan jenis pekerjaan ini, pemerintah telah menyiapkan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan bahwa draf aturan ini sudah mencapai tahap akhir dan siap diumumkan kepada publik. Ia menyebutkan bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap kesejahteraan dan perlindungan hak-hak buruh di tanah air.
Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pemerintah berupaya mencari titik keseimbangan. Di satu sisi, perlindungan buruh harus ditingkatkan, namun di sisi lain, iklim investasi dan daya saing industri nasional tetap harus dijaga agar ekonomi tetap stabil.
Pengumuman resmi detail poin per poin dari aturan ini rencananya akan disampaikan bertepatan dengan perayaan May Day di Monas pada hari Jumat esok. Dengan hadirnya regulasi ini, diharapkan ketidakpastian status kerja yang selama ini membayangi jutaan pekerja outsourcing di Indonesia dapat segera teratasi.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Comment