Gardupedia.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jawa Timur melayangkan kritik keras terhadap manajemen PT Bank Jatim. Meski bank plat merah ini merupakan penyumbang dividen terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), PKB menilai ada masalah mendasar dalam tata kelola perusahaan yang berpotensi membahayakan stabilitas keuangan daerah jika tidak segera dibenahi.
Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim, Ahmad Athoillah, M.IP., mengungkapkan bahwa temuan Panitia Khusus (Pansus) BUMD menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran prinsip Good Corporate Governance (GCG). Ia menegaskan bahwa besarnya laba tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi kelemahan manajerial yang ada.
Athoillah menyoroti komposisi Tim Seleksi (Timsel) direksi yang dianggap tidak profesional. Menurutnya, kegagalan beberapa calon direksi dalam tahap fit and proper test di OJK merupakan bukti nyata bahwa proses penyaringan internal di Bank Jatim bermasalah.
“Timsel harus diisi oleh pakar perbankan yang profesional dan punya integritas. Jangan sampai seleksi direksi hanya formalitas, lalu gagal lagi di fit and proper test OJK.” Ujar Ahmad Athoillah
Ia mengkritik keberadaan figur-figur lama dalam jajaran pengambil keputusan yang dianggap gagal memitigasi risiko, sehingga memicu munculnya berbagai persoalan hukum di tubuh bank daerah tersebut.
PKB mencatat Bank Jatim menyumbang sekitar 86% dari total dividen BUMD Jatim. Athoillah menilai ketergantungan yang sangat tinggi ini sangat berisiko bagi PAD Jatim jika kesehatan organisasi Bank Jatim sendiri tidak terjaga dengan baik.
Sebagai bentuk pengawasan yang tegas, Ahmad Athoillah menyatakan bahwa Fraksi PKB memberikan tenggat waktu selama 12 bulan bagi manajemen Bank Jatim dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan perombakan dan perbaikan tata kelola secara menyeluruh.
Ia memperingatkan bahwa jika dalam satu tahun ke depan tidak ada perubahan signifikan, PKB siap mengambil langkah politik yang lebih ekstrem.
“Kami memberikan waktu satu tahun untuk berbenah. Jika tetap tidak ada perbaikan nyata dalam tata kelola dan transparansi, kami dari Fraksi PKB tidak akan segan untuk mengusulkan penggunaan Hak Angket guna membongkar masalah ini secara tuntas,” tegas Ahmad Athoillah.
Langkah ini diambil untuk memastikan Bank Jatim kembali pada jalurnya sebagai lembaga keuangan yang profesional, transparan, dan benar-benar menjadi pilar ekonomi bagi masyarakat Jawa Timur.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Comment