Gardupedia.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa pemerintah sempat mengambil langkah tegas dengan menyetop sementara waktu pengapalan ekspor batu bara ke luar negeri.
Kebijakan ini diberlakukan demi memprioritaskan pasokan bagi pembangkit listrik milik PT PLN (Persero), menyusul terjadinya insiden pemadaman listrik bergilir yang sempat melanda beberapa wilayah di Pulau Jawa akibat terganggunya suplai energi primer.
Menurut Bahlil, instruksi untuk menahan laju ekspor tersebut datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya sangat jelas, yakni memastikan ketersediaan pasokan batu bara di dalam negeri tetap aman sehingga insiden mati lampu massal tidak terulang kembali di masa mendatang. Saat ini, kondisi kelistrikan dilaporkan sudah berangsur pulih dan kembali berjalan dengan normal.
“Kemarin memang atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita menahan ekspor (batu bara) demi mendahulukan PLN kita,” ujar Bahlil saat ditemui dalam acara Energy Forum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
“Alhamdulillah, sekarang listrik sudah kembali normal dan pemadaman sudah bisa kita atasi,” tambah bahlil.
Dalam pemaparannya, Bahlil membeberkan bahwa pembangkit listrik PLN sebenarnya membutuhkan pasokan batu bara sebesar 154 juta metrik ton (MT) setiap tahunnya. Kendati demikian, volume yang telah resmi terikat kontrak riil baru menyentuh angka 134 juta MT, sehingga sempat terjadi defisit pasokan yang memicu pemadaman.
Melalui intervensi dan dukungan penuh dari pemerintah, pasokan untuk PLN kini berhasil digenjot hingga berada di level 141 juta MT per tiga hari yang lalu. Langkah pengamanan ini juga disokong oleh regulasi Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban pemenuhan pasar domestik. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang ditugaskan kepada produsen tambang, target alokasi DMO berada di angka 180 juta hingga 190 juta MT.
Dari total kewajiban tersebut, perusahaan-perusahaan tambang yang sudah melewati proses verifikasi dan menyatakan komitmennya tercatat menyanggupi pasokan antara 160 juta hingga 170 juta MT.
“Kebutuhan PLN itu per tahun mencapai 154 juta MT, namun kontraknya baru berjalan di angka 134 juta MT. Berkat intervensi yang kita lakukan bersama, tiga hari lalu posisinya sudah naik ke 141 juta MT. Kami targetkan komitmen dari para pengusaha tambang ini bisa menyentuh 160 juta sampai 170 juta MT dari total kewajiban DMO di RKAB,” jelas Bahlil.
Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar permasalahan krisis energi primer ini tidak terus berulang setiap tahunnya, Kementerian ESDM resmi membentuk tim khusus pengadaan energi primer.
Bahlil menegaskan bahwa tim pengawas ini sengaja melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM serta aparat penegak hukum. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa seluruh proses pengadaan batu bara domestik berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyelewengan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Supaya masalah ini tidak menjadi penyakit tahunan yang terus berulang, kami di Kementerian ESDM resmi membentuk tim khusus pengadaan energi primer,” tegas Bahlil.
“Tim ini tidak berjalan sendiri, kami melibatkan Irjen ESDM dan juga aparat penegak hukum. Tujuannya jelas, kami ingin memastikan semua prosesnya transparan, objektif, dan tidak ada lagi ruang untuk main-main di dalam pengadaan batu bara untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Comment