Gardupedia.com — Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan persetujuannya terkait pentingnya meningkatkan kualitas pelatihan dan pembekalan bagi para calon kepala daerah. Langkah edukatif dan preventif ini dinilai sangat krusial guna membentengi para pemimpin daerah dari potensi tindak pidana korupsi serta meminimalkan risiko terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kerap dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sikap tegas ini diambil mengingat maraknya kasus hukum yang melibatkan kepala daerah dalam beberapa tahun terakhir. PAN menilai bahwa edukasi antikorupsi dan pemahaman mendalam terkait tata kelola pemerintahan yang bersih harus ditanamkan sejak dini, yakni sebelum para calon tersebut resmi bertarung dan menjabat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN menegaskan bahwa penguatan kapabilitas calon kepala daerah bukan sekadar formalitas syarat pencalonan, melainkan sebuah investasi integritas.
“Kami di PAN sangat mendukung dan sepakat agar pembekalan bagi calon kepala daerah ini diperkuat. Langkah ini sangat penting untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai batasan hukum, pengelolaan keuangan daerah, hingga pencegahan potensi konflik kepentingan,” ujar perwakilan pimpinan PAN di Jakarta.
Menurutnya, tingginya angka penindakan hukum terhadap pejabat daerah menjadi indikator bahwa sistem pencegahan di tingkat hulu perlu segera dibenahi. Banyak kasus timbul akibat minimnya pemahaman terkait regulasi pengadaan barang dan jasa serta tata cara pengelolaan anggaran.
“Banyak kepala daerah yang terjerat OTT bukan hanya karena sejak awal memiliki niat jahat (mens rea), tetapi juga karena ketidakpahaman atas mekanisme administrasi yang berpotensi melanggar hukum. Oleh karena itu, pelatihan ini harus difokuskan pada pemetaan area rawan korupsi, seperti perizinan, jual beli jabatan, dan pengadaan barang,” tambahnya.
Lebih lanjut, PAN berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan institusi terkait untuk menyusun kurikulum pelatihan antikorupsi yang terukur dan implementatif bagi seluruh kader yang diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Juru Bicara PAN juga menyampaikan bahwa partai politik memegang tanggung jawab moral sebagai pintu utama rekrutmen kepemimpinan nasional maupun daerah.
“Partai politik adalah benteng pertama dalam mencetak calon pemimpin. Kami tidak ingin kader-kader yang diberi amanah oleh rakyat justru berakhir di penjara karena ketidaktahuan atau kelalaian dalam mengelola pemerintahan,” tegas Juru Bicara PAN.
Ia mengimbau agar sistem pembekalan ini nantinya juga melibatkan pelatihan manajemen risiko hukum secara realistis.
“Kami menyarankan agar materi pelatihan tidak hanya berisi teori hukum, tetapi juga simulasi kasus nyata (case study). Dengan begitu, para calon kepala daerah paham betul modalitas dan modus-modus gratifikasi yang kerap menyasar pejabat publik, sehingga mereka tahu bagaimana cara menolaknya secara tegas,” jelasnya.
Melalui penguatan kapasitas dan edukasi hukum yang berkelanjutan ini, PAN berharap iklim demokrasi dan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah dapat semakin transparan, akuntabel, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Comment