Gardupedia.com – Isu mengenai perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dikabarkan akan digelar seusai peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang terus mendapat tanggapan dari kalangan partai politik. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai perombakan kabinet merupakan hak prerogatif penuh Presiden, sembari mengungkapkan adanya sinyal dari Istana bahwa penataan ulang tersebut berpeluang dilakukan secara terbatas.
Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menegaskan bahwa seluruh keputusan terkait pergantian maupun pengisian jabatan menteri sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Reshuffle merupakan hak prerogatif penuh Presiden dalam menentukan siapa yang akan mengisi kekosongan jabatan, semua keputusan sepenuhnya berada di tangan Bapak Presiden,” ujar Daniel saat dikonfirmasi wartawan pada Senin (10/8/2026).
Daniel menjelaskan, berdasarkan sinyal yang diterima dari pihak Istana hingga saat ini, rencana perombakan kabinet tersebut diperkirakan hanya berskala kecil atau berfokus pada pengisian posisi menteri dan pejabat yang saat ini sedang kosong.
“Soal kemungkinan posisi lain ikut berubah, sejauh ini sinyal dari Istana menyebut reshuffle ini sifatnya terbatas, sekadar mengisi jabatan yang memang sedang kosong,” kata Daniel.
Meski demikian, Daniel menekankan PKB menyerahkan penilaian menyeluruh kepada Presiden jika nantinya ada pergeseran posisi lain di dalam kabinet. Ia berharap sosok yang dipilih kelak memiliki kompetensi di bidangnya serta mampu mempertimbangkan aspirasi masyarakat luas.
“Tentu kita berharap sosok yang mengisi memahami betul bidang tugasnya, dan suara-suara serta harapan masyarakat penting juga untuk dijadikan pertimbangan,” tuturnya seraya menambahkan bahwa pandangan PKB ini semata-mata merupakan masukan bagi pemerintah.
Sebelumnya, tanggapan terkait isu reshuffle juga disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Mardani menyatakan dukungannya jika Presiden Prabowo hendak merekrut jajaran baru yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi, tanpa harus terbatas dari latar belakang partai politik.
“Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan,” kata Mardani, Minggu (9/8/2026).
Anggota Komisi II DPR RI tersebut mendorong diterapkannya reformasi birokrasi yang lebih ramping namun berdaya guna tinggi. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjawab tantangan kinerja pemerintah yang sedang disorot publik.
“Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun,” ungkap Mardani.
Ia menambahkan bahwa pengisian kabinet seyogianya mengutamakan figur profesional yang teruji demi kemajuan bangsa.
“Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas,” pungkasnya.
Isu perombakan kabinet ini santer berembus setelah muncul informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan evaluasi dan pengisian jabatan kosong di lingkungan Kabinet Merah Putih pasca-peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada pertengahan Agustus 2026.
Comment