Gardupedia.com — Tak membuang waktu usai resmi dilantik, Sudaryono langsung menggelar rapat koordinasi marathon bersama jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta. Pertemuan perdana ini berfokus pada penguatan konsolidasi internal, kesiapan rantai pasok pangan, hingga percepatan penyaluran program pemenuhan gizi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Sudaryono menekankan pentingnya kesigapan seluruh jajaran BGN dalam mengeksekusi program prioritas pemerintah secara tepat waktu dan tepat sasaran.
“Kita tidak boleh menunda-nunda kerja. Pemenuhan gizi masyarakat adalah prioritas mendesak yang menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, usai pelantikan ini, saya minta seluruh tim langsung bergerak cepat tanpa jeda,” kata Sudaryono kepada wartawan usai memimpin rapat.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan program gizi tidak hanya diukur dari tersedianya makanan, tetapi juga dari keandalan rantai pasok pangan lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
“Dalam ekosistem pemenuhan gizi ini, kita tidak hanya fokus pada pemenuhan nutrisi, tetapi juga pemberdayaan ekonomi lokal. Pasokan bahan makanan seperti beras, telur, daging, hingga sayuran harus diutamakan menyerap produk hasil petani, peternak, dan UMKM daerah setempat,” tegasnya.
Selain membahas skema logistik, Sudaryono juga memberikan arahan khusus terkait pentingnya pengawasan, transparansi, serta standar higienitas dalam pengolahan makanan.
“Kunci utama dari keberhasilan program ini ada pada transparansi dan akuntabilitas. Saya minta sistem pengawasan lapangan dibangun sangat ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, kriteria gizi, hingga sampai di tangan penerima manfaat,” lanjut Sudaryono.
Menanggapi tantangan geografis Indonesia yang sangat luas, ia menyatakan bahwa skema penyaluran akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah, terutama kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“Kami sedang mematangkan sinergi dengan pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait. Skema distribusi di wilayah perkotaan tentu akan berbeda dengan wilayah 3T. Pendekatannya harus adaptif namun tetap memegang standar gizi yang sama,” tambahnya.
Mengakhiri keterangannya, Sudaryono optimistis bahwa kerja sama yang solid antara BGN, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah mampu membawa dampak nyata bagi penurunan angka gizi buruk di Indonesia.
“Harapan kita, tidak ada lagi anak Indonesia yang kekurangan gizi atau mengalami stunting. Badan Gizi Nasional hadir sebagai benteng utama untuk memastikan generasi mendatang tumbuh sehat, cerdas, dan tangguh,” pungkas Sudaryono.
Comment