Gardupedia.com – Kebijakan penonaktifan sekitar 11 juta peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berlaku sejak 1 Februari 2026 terus memicu perdebatan publik. Isu ini semakin memanas setelah muncul klaim dari salah satu kepala daerah yang menyebutkan bahwa langkah tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan tegas membantah anggapan bahwa penonaktifan jutaan peserta tersebut didasarkan atas perintah khusus dari Kepala Negara. Gus Ipul menjelaskan bahwa kebijakan tersebut murni merupakan langkah administratif untuk pemutakhiran data agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.
“Sama sekali tidak ada perintah, apalagi dari Presiden, untuk mencabut kepesertaan masyarakat dari bantuan iuran. Penonaktifan ini murni berdasarkan verifikasi data yang ada di lapangan,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya di Jakarta.
Dasar hukum yang digunakan pemerintah sebenarnya adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, namun Inpres tersebut mengatur tentang percepatan integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), bukan instruksi untuk memangkas jumlah penerima bantuan.
Berdasarkan pembaruan data tersebut, ditemukan sekitar 11 juta peserta (sekitar 10 persen dari total PBI) yang kini dikategorikan masuk dalam Desil 6 hingga 10 (kelompok ekonomi menengah ke atas). Karena kepesertaan PBI hanya diperuntukkan bagi warga miskin dan tidak mampu (Desil 1-5), maka mereka yang dianggap sudah mampu secara ekonomi dinonaktifkan untuk digantikan oleh peserta lain yang lebih membutuhkan.
Meski bertujuan baik untuk validasi data, kebijakan ini menuai kritik tajam karena dinilai dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi yang memadai. Akibatnya, banyak warga yang baru menyadari status kepesertaannya nonaktif saat mereka sedang berada di rumah sakit atau membutuhkan layanan medis darurat, seperti pasien gagal ginjal yang hendak menjalani cuci darah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga sempat menyayangkan kegaduhan yang terjadi. Menurutnya, dari sisi anggaran sebenarnya tidak ada masalah karena dana tetap tersedia. Namun, ia menilai proses pemutakhiran data yang “tiba-tiba” ini merugikan citra pemerintah karena menimbulkan kepanikan di masyarakat.
Pemerintah saat ini telah menginstruksikan kepada seluruh rumah sakit untuk tidak menolak pasien PBI yang terdampak penonaktifan, terutama bagi mereka yang menderita penyakit kronis atau kondisi gawat darurat. Masyarakat yang merasa masih berhak menerima bantuan namun dinonaktifkan, diimbau untuk segera melapor ke Dinas Sosial setempat guna melakukan proses reaktivasi kepesertaan melalui aplikasi SIKS-NG.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Comment