Gardupedia.com — Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi menghentikan impor untuk tujuh komoditas pangan utama. Capaian strategis ini diraih setelah pemerintah bergerak cepat memangkas ratusan regulasi birokrasi yang selama ini menghambat produksi dan distribusi pangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa kunci utama perubahan ini adalah keberanian pemerintah dalam mengurai kemacetan birokrasi (bottlenecking) dan tumpang tindih aturan, baik antar-kementerian maupun antara pemerintah pusat dan daerah.
“Tugas Menko Pangan adalah mengawal dan memastikan program ini berhasil. Dulu, kenapa kita tidak pernah swasembada pangan? Masalah utamanya ada pada aturan pupuk yang sangat ruwet,” ujar Zulkifli Hasan di Jakarta.
Zulkifli menjelaskan, pada era sebelumnya terdapat 145 aturan yang membelenggu tata kelola pupuk. Akibatnya, penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani pada tahun 2024 hanya mencapai 6 juta ton. Setelah disederhanakan drastis menjadi hanya tiga regulasi utama, penyerapan pupuk pada tahun 2025 melonjak hingga 9,5 juta ton dan merangsang lonjakan produksi pertanian.
Selain perbaikan sistem distribusi pupuk, pemerintah juga merevisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait irigasi agar pemerintah pusat dapat langsung turun tangan memperbaiki jaringan irigasi tanpa terhalang sekat kewenangan daerah. Di saat yang sama, kebijakan harga gabah di tingkat petani ditingkatkan menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa batasan kadar air (any quality), naik dari sebelumnya Rp5.500 per kilogram dengan syarat kadar air maksimal 14 persen.
Langkah-langkah rekayasa kebijakan ini terbukti membalikkan peta perberasan nasional. Dari yang sebelumnya harus mengimpor 4,5 juta ton beras pada tahun 2024, Indonesia berhasil berbalik mengamankan surplus beras sebesar 4,2 juta ton pada tahun 2025.
“Tahun 2025 kita surplus 4,2 juta ton, padahal di tahun 2024 kita masih impor 4,5 juta ton,” tegas Zulkifli.
Upaya pembenahan dari sektor hulu tersebut diperkuat oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kendes PDT). Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, menyatakan bahwa desa kini ditempatkan sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi dan penyangga utama ketahanan pangan nasional, sejalan dengan mandat Asta Cita keenam Presiden Prabowo.
Yandri menjelaskan bahwa kementeriannya meluncurkan program ’12 Aksi Bangun Desa’ yang mencakup penguatan Koperasi Desa (Kopdes), BUMDes, hingga pembentukan Desa Ketahanan Pangan dan Air.
“Pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan dilakukan dari desa. Jika kita tidak membangun fondasi yang kokoh di pedesaan, fenomena depopulasi seperti yang terjadi di Jepang di mana banyak desa menjadi kosong bisa saja menimpa Indonesia,” kata Yandri.
Melalui integrasi kebijakan dari pemangkasan birokrasi di tingkat pusat hingga penguatan ekonomi pedesaan di tingkat tapak, pemerintah optimistis swasembada pangan nasional dapat dipertahankan secara berkelanjutan.
Comment