Gardupedia.com — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Ignasius Jonan mempertanyakan sikap Singapura dan Malaysia yang melayangkan kritik terbuka serta ancaman terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Jonan menilai tindakan tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah dan mendesak kedua negara tetangga untuk mengedepankan kerja sama regional.
Jonan merasa heran karena kritik dari tokoh-tokoh di Singapura dan Malaysia baru bermunculan saat ini, padahal peristiwa karhutla telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurutnya, menyampaikan kritik secara terbuka di media sosial maupun melontarkan ancaman tidak akan membawa dampak positif bagi penyelesaian bencana.
“Kenapa sekarang dilakukan kritik? Kenapa tidak saat-saat yang lalu? Mengkritik, apalagi secara terbuka di media sosial dan melakukan ancaman secara terbuka, menurut saya tidak akan menghasilkan outcome yang baik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” ujar Jonan melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Kamis (22/10/2026).
Mantan Menteri Perhubungan tersebut mengingatkan bahwa kawasan Asia Tenggara telah memiliki kerangka kerja resmi, yakni ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, yang disepakati dan diratifikasi oleh negara-negara anggota. Jonan menduga sikap kritis yang ditunjukkan para tokoh dari kedua negara tetangga tersebut lebih bermotif politis demi merespons kepentingannya terhadap konstituen domestik masing-masing.
Ia kemudian membandingkan penanganan karhutla dengan bentuk kerja sama regional di bidang keamanan. Menurut Jonan, jika negara-negara ASEAN mampu berkoordinasi secara solid dalam memberantas perdagangan manusia, terorisme, dan peredaran narkotika, pendekatan serupa seharusnya diterapkan dalam menangani penanggulangan karhutla, termasuk membagikan teknologi, peralatan, dan personel.
Selain itu, Jonan menekankan pentingnya penindakan hukum bersama terhadap sektor swasta yang menjadi pemicu kebakaran. Ia mengajak Singapura dan Malaysia untuk turut memproses hukum korporasi pembakar lahan yang berbasis atau terdaftar di negara mereka.
“Banyak juga perusahaan pemicu karhutla yang listed atau sebagian dimiliki oleh perusahaan yang didirikan di Singapura atau Malaysia. Bencana ekologi tidak semua bisa dihindari. Yang terpenting adalah kita bekerja sama, tidak perlu saling menghina,” tegas Jonan.
Sorotan Jonan ini merespons eskalasi isu karhutla di tingkat regional, setelah anggota Parlemen Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, menyerukan agar negara-negara ASEAN melayangkan nota protes diplomatik dan memberikan tekanan finansial kepada Indonesia dalam sidang parlemen di Kuala Lumpur, Selasa (13/10/2026).
Comment