Gardupedia.com — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu dinamika dan respons beragam dari masyarakat. Di saat penolakan serta desakan pembubaran MBG marak disuarakan di Jakarta, masyarakat di berbagai daerah justru sangat mendambakan kehadiran program tersebut untuk anak-anak sekolah.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Andre Rosiade, mengungkapkan adanya perbandingan yang mencolok antara wacana publik di ibu kota dan aspirasi riil warga di daerah. Hal tersebut ia temukan langsung setelah berinteraksi dengan ribuan siswa dan orang tua murid di berbagai wilayah.
“Di Jakarta orang heboh tolak MBG, bubarkan MBG… Namun di daerah, saat kami bertemu dengan siswa, ribuan orang tua, berkeliling berbagai sekolah, itu alhamdulillah semua mendukung MBG dilaksanakan,” kata Andre di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Andre menceritakan salah satu peristiwa spontan saat ia mendampingi rombongan pejabat negara di antaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Angga Raka Prabowo dalam kunjungan kerja ke lokasi bencana alam di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Di tengah situasi tanggap darurat, puluhan anak sekolah dasar berlarian mendekati rombongan untuk menyampaikan aspirasi agar sekolah mereka segera mendapatkan alokasi program MBG.
“Tiba-tiba ada segerombolan 20-30 anak SD, Pak, lari-lari, berteriak-teriak ke Presiden: ‘Pak! Pak! Kami belum dapat MBG, Pak! Kami belum kebagian, Pak, kami ingin MBG,'” ujar Andre menirukan seruan para siswa.
Ia membantah tuduhan sebagian pihak yang menilai peristiwa tersebut merupakan hasil rekayasa atau arahan sebelumnya.
“Ya, orang bilang itu settingan. Apa yang mau di-setting orang lagi bencana alam?” tegasnya.
Menurut Andre, program MBG memiliki peran strategis bagi daerah dalam mengatasi masalah gizi buruk dan stunting. Saat ini, angka prevalensi stunting nasional tercatat sebesar 19 persen, sedangkan di Provinsi Sumatera Barat masih berada pada tingkat 24 persen.
Mengenai berbagai kekurangan teknis serta kasus yang muncul selama masa uji coba dan pelaksanaan, Andre memastikan pemerintah terus melakukan pembenahan secara bertahap.
“Tentu ada kekurangan, tentu harus ada pembenahan, tentu harus ada perbaikan. Tentu ini yang dilakukan oleh pemerintah,” tuturnya.
Bentuk ketegasan evaluasi ditunjukkan melalui penutupan dapur-dapur penyedia MBG yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan gizi. Sebanyak 1.200 dapur bermasalah telah ditutup pada masa Naniek S. Deyang, dan sebanyak 2.000 dapur lainnya turut ditutup pada era kepemimpinan Sudaryono demi menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.
Comment