Gardupedia.com — Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar forum “Rembug Santri” untuk pertama kalinya sebagai ruang dialog langsung antara kalangan pesantren dan pemerintah daerah di Pelinggihan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi, Selasa (20/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, puluhan perwakilan santri menyampaikan sejumlah usulan strategis, mulai dari desakan pembentukan regulasi terkait hiburan sound horeg, program pelatihan keterampilan digital, hingga upaya pencegahan perundungan di lingkungan pesantren.
Kegiatan yang diikuti oleh 50 santri perwakilan dari 15 pondok pesantren se-Kabupaten Banyuwangi ini diselenggarakan guna menyerap gagasan serta kendala nyata yang dihadapi para santri di lapangan.
Desak Kejelasan Aturan Sound Horeg
Salah satu isu utama yang mengemuka dalam forum tersebut adalah maraknya penggunaan pengeras suara berdaya sangat besar (sound horeg). Perwakilan santri, M. Ibrahim Al Hafidi, menegaskan bahwa kalangan pesantren tidak meminta kegiatan tersebut dilarang secara total, melainkan membutuhkan kepastian hukum dan batasan yang jelas dari pemerintah daerah.
“Harus ada ketentuan hukum dan aturan yang jelas. Sehingga adanya fenomena ini (sound horeg) tidak mengganggu, melainkan bisa menjadi ajang hiburan yang mendidik, serta memberikan dampak ekonomi bagi warga,” ujar Ibrahim.
Dorong Pelatihan Digital dan Penguatan Lingkungan Pesantren
Selain isu sound horeg, para santri menyuarakan pentingnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pesantren di bidang teknologi informasi. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pendampingan dan pelatihan soft skill berbasis digital secara berkelanjutan.
“Santri kerap dinilai ketinggalan zaman dan gagap teknologi. Maka, kami berharap agar pemkab memberikan pendampingan dan pelatihan soft skill berbasis digital bagi para santri. Karena di zaman yang serba digital ini, skill tersebut sangat kita butuhkan,” ungkap salah seorang santri dari Pondok Pesantren Adz-Dzikra yang juga mahasiswa Universitas Cordoba Banyuwangi.
Di samping itu, peserta forum juga menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Para santri mendorong keterlibatan aktif pengasuh, kiai, dan pembina asrama dalam melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya perundungan (bullying), tindakan kekerasan, serta penyalahgunaan narkoba.
Respon Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Menanggapi beragam masukan tersebut, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut positif keterbukaan para santri. Beliau memastikan bahwa poin-poin yang disampaikan akan menjadi catatan penting bagi Pemkab Banyuwangi dalam merumuskan kebijakan dan program kerja ke depan.
“Lewat forum ini, kami berikan ruang kepada para santri untuk speak-up, mengungkapkan uneg-uneg, serta harapan mereka. Sehingga, pemerintah daerah tahu apa yang sebenarnya menjadi kendala untuk kemudian kita carikan solusinya,” tutur Ipuk.
Comment