Gardupedia.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan adanya indikasi kuat keterlibatan sejumlah perusahaan asing dalam bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak hingga ke negara tetangga. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam arahannya, Kepala Negara menyoroti rekam jejak sejumlah perusahaan penerima konsesi lahan yang berulang kali mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan. Prabowo mencatat, terdapat perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran hingga belasan kali, bahkan ada yang mencapai 19 kali pelanggaran.
“Dikasih konsesi sudah belasan tahun, ada yang melanggar tiga kali, empat kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya kalau sudah dua kali melanggar, cabut saja,” tegas Prabowo.
Ia mengaku prihatin atas masih beroperasinya entitas usaha yang terus mengulang kesalahan sama. Oleh karena itu, Presiden telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh dan menegaskan tidak akan ragu untuk mencabut izin operasional pihak mana pun yang terbukti melanggar ketentuan.
Menanggapi sindiran dan cemoohan dari sejumlah negara tetangga terkait dampak kabut asap, Presiden meminta seluruh pihak di dalam negeri untuk tetap tenang dan fokus pada penanganan di lapangan. Menurutnya, sebagian perusahaan yang diduga menjadi pemicu kebakaran tersebut justru berasal dari negara-negara yang melontarkan kritik.
“Jadi kita bertanggung jawab, tetapi ada berapa negara yang mengolok-olok kita, menghina dan sebagainya. Padahal banyak yang bertanggung jawab perusahaan mereka yang di sini. Nanti pada saatnya kita umumkanlah nama-nama itu,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Kepala Negara mengapresiasi kerja keras seluruh personel gabungan dari TNI, Polri, serta pemerintah daerah termasuk para gubernur dan bupati yang berjuang memadamkan titik api di lokasi bencana. Prabowo menekankan bahwa langkah penanganan maksimal harus terus dilakukan demi melindungi kesehatan masyarakat yang terdampak pencemaran udara.
“Kita cool saja, kita tenang, kita bertanggung jawab. Pengerahan TNI, polisi, pemda sudah cukup besar, bekerja setengah mati. Itu anak-anak kita, rakyat kita yang rusak kesahatannya,” pungkasnya.
Comment