Gardupedia.com — Sektor pertanian nasional diperkirakan menanggung kerugian ekonomi yang cukup signifikan hingga mencapai Rp 50 triliun akibat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menerpa sejumlah wilayah Indonesia. Kendati perkiraan kerugian tersebut telah mengemuka, Kementerian Pertanian (Kementan) mengakui bahwa pihaknya hingga Selasa (27/10/2026) sore belum mengantongi data pasti mengenai total luas lahan pertanian yang terdampak langsung oleh peristiwa tersebut.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa proses pendataan di lapangan masih terus berjalan dan memerlukan verifikasi berlapis agar angka yang dihasilkan benar-benar akurat.
Dalam keterangannya pada Selasa (27/10/2026) WIB, Mentan menegaskan bahwa angka kerugian senilai Rp 50 triliun tersebut merupakan kalkulasi dampak komprehensif, mulai dari potensi kehilangan hasil panen, kerusakan infrastruktur irigasi, hingga penurunan produktivitas lahan dalam jangka menengah. Namun, verifikasi spasial terhadap lahan baku sawah dan perkebunan warga masih mengalami kendala teknis akibat pekatnya kabut asap di beberapa lokasi.
“Data mengenai kerugian sektor pertanian memang sudah berada di kisaran Rp 50 triliun berdasarkan estimasi dampak ekonomi komprehensif. Kendati demikian, kami di Kementerian Pertanian belum memegang angka pasti mengenai berapa hektar total luas lahan pertanian yang terbakar secara riil,” ujar Mentan Amran pada Selasa (27/10/2026).
Ia menambahkan bahwa sejak awal pekan lalu, Senin (19/10/2026), Kementan telah menerjunkan tim khusus tanggap darurat yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Dinas Pertanian di tingkat daerah.
“Tim verifikasi lapangan kami bersama dinas daerah telah bergerak sejak pekan lalu. Target kami, sebelum pertengahan November 2026 seluruh pemetaan lahan terdampak by name by address sudah rampung agar penyaluran bantuan tepat sasaran,” tambahnya pada Selasa sore.
Ancaman karhutla yang memuncak sepanjang triwulan ketiga hingga akhir Oktober 2026 ini memicu kekhawatiran terhadap pasokan komoditas pangan pokok, khususnya beras dan jagung. Sejumlah kawasan sentra produksi di Sumatra dan Kalimantan menjadi wilayah yang mengalami gangguan paling berat.
Perwakilan Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa verifikasi lahan tidak hanya menghitung area yang terbakar secara fisik, tetapi juga area yang mengering dan gagal panen (puso) akibat terputusnya pasokan air dari sumber irigasi yang terdampak karhutla.
“Sejak Agustus 2026 hingga pertengahan Oktober 2026, indeks pertanaman di beberapa wilayah terganggu. Bencana karhutla tidak hanya menghanguskan tanaman yang siap panen, tetapi juga merusak struktur tanah sehingga memicu penundaan jadwal tanam untuk periode Oktober 2026–Maret 2027,” papar pejabat Kementan pada Selasa (27/10/2026).
Guna mengantisipasi dampak yang kian meluas, Kementan menyiapkan skema intervensi darurat bagi para petani yang terdampak. Mentan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap kerugian yang dialami para pahlawan pangan tersebut.
“Begitu verifikasi data lahan terdampak selesai dipadankan pada awal November 2026 mendatang, pemerintah langsung menyalurkan bantuan berupa benih unggul gratis, alokasi pupuk subsidi tambahan, serta pemanfaatan cadangan beras pemerintah untuk perlindungan sosial petani,” tegas Mentan Amran pada Selasa (27/10/2026).
Selain bantuan benih dan saprodi (sarana produksi pertanian), Kementan juga mendorong percepatan klaim Asuransi Usaha Tani Pangan (AUTP) bagi petani yang lahannya sudah terdaftar. Bagi wilayah yang mengalami krisis air berat, Kementan bersama TNI telah mengoperasikan ribuan unit pompa air sejak September 2026 untuk membasahi kembali lahan-lahan pertanian yang terancam kekeringan dan kebakaran.
Pemerintah menargetkan konsolidasi data tingkat nasional terkait total kerusakan lahan pertanian akibat karhutla ini dapat diselesaikan secara rinci sebelum memasuki minggu kedua November 2026.
Comment