Gardupedia.com — Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, yang membandingkan nilai akademis dengan kualifikasi kepemimpinan serta mengingatkan pentingnya ijazah asli menuai tanggapan keras dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kelakar tersebut disampaikan Sahroni saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FHUI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Momen tersebut bermula ketika Politikus Partai NasDem itu membuka ruang dialog dengan menanyakan cita-cita tertinggi para mahasiswa yang hadir dalam forum rapat tersebut.
“Coba di antara yang hadir di sini, mimpi tertingginya apa coba?” tanya Sahroni di hadapan peserta rapat, Senin (26/10/2026).
Salah seorang perwakilan mahasiswa LK2 FHUI lantas merespons pertanyaan tersebut dengan menyatakan keinginannya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia.
Mendengar jawaban itu, Sahroni menyampaikan bahwa setiap warga negara berhak memiliki mimpi setinggi mungkin selama hal tersebut masih gratis. Namun, ia mengingatkan agar mahasiswa tidak hanya mengandalkan nilai akademis di bangku kuliah, melainkan juga mengasah pola pikir dan akal sehat di luar kampus.
“Kalian juga jangan cuma hanya pintar di universitas. Pintar itu banyak tempat, yang penting kamu punya akal. Jangan cuma nilai 6,6 kayak saya. Kan banyak tuh di Instagram bilang, ‘Wah, ini kok orang kayak gini bisa jadi pejabat?’. Daripada nilai 9 kagak jadi ape-ape,” kelakar Sahroni.
Lebih lanjut, Bendahara Umum DPP Partai NasDem tersebut menekankan bahwa kemampuan berpikir cerdas merupakan hal utama. Meski menilai ijazah bukan indikator tunggal keberhasilan, ia menegaskan bahwa dokumen tersebut tetap penting dan tidak boleh dipalsukan.
“Tapi prinsip smart kita berpikir kapan pun dan di mana pun, kalian harus punya itu. Ijazah tidak jadi level utama. Tapi ijazah perlu, jangan sampai ada ijazah palsu,” tegasnya.
Pernyataan pimpinan Komisi III DPR RI tersebut direspons oleh Ketua DPP PSI, Bestari Barus. Saat dikonfirmasi media pada Selasa (27/10/2026), Bestari mengaku bingung dengan maksud dan arah dari kelakar yang disampaikan oleh Sahroni. Menurutnya, sindiran semacam itu tidak tepat disampaikan dalam forum resmi wakil rakyat bersama mahasiswa.
“Semakin saya baca tulisan itu, semakin saya dengar itu, semakin saya tidak paham apa isinya dan arahnya. Kalaupun dikatakan sebagai menyindir, ya menyindir saja pun ternyata tidak proper,” ujar Bestari, Selasa (27/10/2026).
Bestari menegaskan bahwa PSI tidak merasa tersinggung secara kelembagaan karena tidak disebut secara langsung. Namun, ia menilai para mahasiswa yang hadir dalam RDPU tersebut yang justru sepatutnya merasa keberatan atas norma nilai yang disampaikan.
“PSI kan tidak disinggung, apa yang harus kita merasa tersinggung? Justru yang harusnya tersinggung yang mengikuti kegiatan dia dong. Dengan merendahkan atau menyetarakan kalau angkanya 6,6 ya tidak boleh jadi presiden. Siapa bilang begitu? Kan tidak ada aturan itu juga,” pungkas Bestari.
Comment