Bank Indonesia Purwokerto Berperan dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Sistem Keuangan
Bank Indonesia (BI) Purwokerto terus menjalankan perannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, serta ketahanan sistem keuangan nasional. Hal ini sejalan dengan mandat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, BI Purwokerto berfokus pada tiga pilar utama: stabilitas nilai rupiah, kelancaran sistem pembayaran, dan ketahanan sistem keuangan.
Pada triwulan pertama tahun 2025, kinerja ekonomi kawasan Banyumas Raya mencatat pertumbuhan positif sebesar 2,35 persen (year-on-year/yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh kontribusi dari Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, dan Purbalingga. Sejumlah sektor seperti industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Namun, kabupaten Cilacap masih mengalami sedikit kontraksi ekonomi.
Kepala Unit Data Statistik dan Kehumasan KPw BI Purwokerto, Alnopri Hadi, menjelaskan bahwa ketiga pilar tersebut menjadi sasaran utama kebijakan BI. “Stabilitas nilai rupiah dijaga melalui pengendalian inflasi dan nilai tukar. Sistem pembayaran dijalankan dengan memastikan kelancaran transaksi dan ketersediaan uang rupiah yang layak edar. Sementara itu, ketahanan sistem keuangan dibangun agar tetap kuat menghadapi gejolak internal maupun eksternal,” jelasnya dalam acara Capacity Building Wartawan Banyumas Raya.
Meskipun BI bersifat independen dalam pengambilan keputusan, koordinasi dan transparansi dengan pemerintah tetap dijaga dengan baik. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan dapat mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Strategi 4K dalam Pengendalian Inflasi
Dalam upaya mengendalikan inflasi, BI Purwokerto masih mengacu pada target nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen. Selain itu, target inflasi pangan ditetapkan antara 3–5 persen hingga 2026. Untuk mencapai target tersebut, BI menerapkan strategi 4K, yaitu:
- Keterjangkauan harga
- Ketersediaan pasokan
- Kelancaran distribusi
- Komunikasi yang efektif
Selain itu, penguatan sistem data berbasis digital juga terus diakselerasi guna mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dalam forum High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah awal Juli 2025, BI mendorong beberapa langkah strategis seperti:
- Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
- Penguatan kerja sama antarwilayah dan pelaku usaha
- Pemanfaatan sarana logistik untuk menekan fluktuasi harga pangan
Langkah-langkah ini diharapkan dapat meredam gejolak harga, terutama yang disebabkan oleh defisit pasokan atau rantai distribusi yang terlalu panjang.
Inflasi Terkendali dan Optimisme Konsumen
Data inflasi di wilayah kerja KPw BI Purwokerto pada bulan Juni 2025 tercatat sebesar 2,00 persen (yoy) di Purwokerto dan 2,18 persen (yoy) di Cilacap. Meski kenaikan harga masih didominasi oleh komoditas pangan, optimisme masyarakat tetap terjaga. Survei Konsumen Bank Indonesia Juni 2025 mencatat peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Purwokerto menjadi 122,5, lebih tinggi dari bulan sebelumnya dan di atas rata-rata nasional.
Kepala KPw BI Purwokerto, Christoveny, menyampaikan bahwa kegiatan Capacity Building Wartawan Banyumas Raya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas wartawan dalam menyajikan informasi ekonomi yang akurat, kredibel, dan bebas hoaks. Ia menekankan bahwa media bukan hanya penyampai berita, tetapi juga agen penting dalam membentuk persepsi publik dan menjaga kualitas informasi di ruang digital.
Christoveny juga menyampaikan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang menunjukkan peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dari 43,18 pada 2023 menjadi 43,34 pada 2024. Meski IMDI Banyumas sudah tergolong tinggi, ia menekankan pentingnya pemerataan literasi digital, khususnya di wilayah sekitar Banyumas Raya.
“Masih banyak wilayah sekitar yang hanya berada di kategori ‘cukup’. Artinya, masih banyak pekerjaan rumah untuk memastikan informasi yang berkualitas bisa diakses secara merata,” ujarnya. Ia berharap, pelatihan ini tidak hanya memperkuat pemahaman wartawan tentang isu-isu strategis seperti inflasi dan kebijakan BI, tetapi juga meningkatkan kemampuan teknis jurnalistik, mulai dari verifikasi informasi hingga pemanfaatan teknologi digital secara bijak.
Comment