4 Kriteria untuk Dikenal sebagai Negara

Kanada Berencana Mengakui Palestina dalam Sidang PBB 2025

Kanada memiliki rencana untuk mengakui negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan digelar pada September 2025. Rencana ini diumumkan oleh Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, setelah sebelumnya Inggris dan Prancis juga melakukan langkah serupa. Pengakuan dari tiga negara tersebut bisa menjadi langkah penting bagi Palestina untuk memenuhi syarat pengakuan sebagai negara.

Syarat untuk Diakui sebagai Negara

Untuk diakui sebagai suatu negara, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Salah satu aspek penting adalah pengakuan secara de facto dan de jure. Pengakuan de facto merujuk pada pengakuan berdasarkan kenyataan atau fakta, sementara pengakuan de jure adalah pengakuan resmi dalam hukum internasional. Jika suatu negara telah diakui secara de jure, maka negara tersebut akan mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat internasional.

Konvensi Montevideo tentang Hak dan Tugas Negara

Syarat-syarat untuk diakui sebagai negara diatur dalam Konvensi Montevideo tentang Hak dan Tugas Negara, yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 1933 di Montevideo, Uruguay. Berikut beberapa syarat utama:

1. Penduduk Tetap
   
   Suatu negara harus memiliki penduduk tetap. Kriteria “tetap” dapat diartikan dalam dua konteks: pertama, penduduk membuat wilayah sebagai dasar tempat tinggal. Kedua, wilayah tersebut dapat diajukan tuntutan. Tidak ada jumlah minimum penduduk yang pasti, karena status penduduk lebih ditentukan oleh ikatan hukum dalam satu kebangsaan.

2. Wilayah
   
   Wilayah merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan suatu negara. Tidak ada ketentuan pasti mengenai luas minimum wilayah yang diperlukan. Menurut Crawford, esensi hak suatu negara yang independen adalah kemampuan untuk membentuk pemerintahan di dalam wilayah tertentu. Sengketa batas negara tidak memengaruhi status sebuah negara.

   Read also: Menteri UMKM Larang Keras E-Commerce Terkait Kenaikan Biaya Layanan dan Ongkir

3. Pemerintahan
   
   Adanya pemerintahan yang efektif termasuk dalam syarat untuk mendirikan suatu negara. Pemerintahan melibatkan lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif yang bertujuan untuk mengatur komunitas dan menjalankan tugas sesuai aturan hukum. Pemerintahan yang efektif harus diakui oleh penduduk setempat.

4. Diakui Oleh Negara Lain
   
   Syarat terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Sejumlah ahli berpendapat bahwa kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain lebih merupakan konsekuensi lahirnya suatu negara daripada syarat pendiriannya. Namun, pandangan lain menyoroti adanya syarat tambahan dari aspek legalitas, di mana pembentukan negara tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Pengakuan De Facto dan De Jure

Dua aspek penting dalam pengakuan negara adalah pengakuan secara de facto dan de jure. Berikut penjelasannya:

1. Pengakuan De Facto
   
   Pengakuan berdasarkan kenyataan atau fakta. Contohnya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dan unsur negaranya dapat terpenuhi keesokan harinya yaitu 18 Agustus 1945. Pengakuan de facto bersifat sementara dan bisa bergantung pada perkembangan selanjutnya.

2. Pengakuan De Jure
   
   Pengakuan resmi dalam konteks hukum internasional. Apabila suatu negara telah diakui secara de jure, maka negara tersebut memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional. Untuk mendapatkan pengakuan de jure, suatu negara harus aktif membuktikan kemampuannya dalam memenuhi hak dan kewajiban yang ada. Setelah itu, negara-negara lain akan mengakui secara resmi bahwa negara tersebut telah ada.

   Read also: Harga Minyak Dunia Naik Dipicu Kesepakatan China Impor Minyak dari AS

Contoh nyata adalah Indonesia, yang diakui oleh beberapa negara seperti Mesir pada tahun 1947, Belanda pada tahun 1949, PBB pada tahun 1950, Inggris pada tahun 1947, Amerika Serikat pada tahun 1947, dan Rusia pada tahun 1948.

Kesimpulan

Proses pengakuan suatu negara melibatkan beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik secara de facto maupun de jure. Dengan langkah yang diambil oleh Kanada, Inggris, dan Prancis, Palestina semakin dekat untuk mendapatkan pengakuan internasional. Hal ini menunjukkan pentingnya peran negara-negara besar dalam proses pembentukan dan pengakuan negara baru di dunia.