Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan yang Stabil
Perekonomian Kalimantan Selatan mencatat pertumbuhan yang stabil selama semester pertama tahun 2025, meskipun menghadapi tekanan dari kondisi ekonomi global. Berdasarkan data yang diperoleh, pertumbuhan ekonomi secara tahunan (yoy) mencapai 4,81 persen, sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 4,87 persen. Dengan angka ini, Kalimantan Selatan menempati posisi pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di wilayah Kalimantan, setelah Kalimantan Barat.
Struktur ekonomi Kalsel masih didominasi oleh sektor pertambangan yang berkontribusi sebesar 28,33 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Diikuti oleh konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sebesar 48,55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas domestik menjadi penggerak utama perekonomian daerah.
PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp70,86 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp38,24 triliun. Angka ini menunjukkan kinerja ekonomi yang cukup baik dalam beberapa bulan terakhir.
Inflasi Terkendali dan Surplus Dagang yang Berlanjut
Kalsel mencatat inflasi yang relatif stabil pada Juni 2025, dengan tingkat inflasi sebesar 0,23 persen (mtm) dan 1,81 persen (yoy), lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 1,87 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Tabalong dengan angka 2,79 persen yoy, sementara deflasi tercatat di Hulu Sungai Tengah dengan angka -0,47 persen yoy.
Beberapa komoditas seperti emas perhiasan, minyak goreng, kopi bubuk, sigaret kretek mesin, dan ikan gabus menjadi penyumbang inflasi terbesar. Sementara itu, beras, ayam ras, ikan nila, dan tarif parkir mencatat deflasi.
Langkah-langkah pengendalian inflasi terus dilakukan, antara lain melalui Gerakan Pasar Murah (GPM), subsidi pupuk batubara, serta subsidi angkut pangan yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan.
Dari sisi perdagangan, Kalsel tetap mempertahankan surplus neraca perdagangan sebesar US$655,24 juta pada Juni 2025. Namun demikian, terjadi penurunan sebesar 30,81 persen secara tahunan akibat melemahnya ekspor batubara dan lignit sebesar 31,8 persen yoy, serta penurunan impor sebesar 36,5 persen karena berkurangnya pengadaan minyak petroleum dan peralatan mesin.
Kinerja Fiskal yang Baik
Kinerja fiskal Kalimantan Selatan juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Realisasi pendapatan negara hingga semester I 2025 mencapai Rp5,75 triliun atau 26,08 persen dari target Rp22,04 triliun. Pendapatan negara tersebut terdiri dari:
- Penerimaan perpajakan: Rp4,48 triliun
- PPh Nonmigas: Rp3,63 triliun
- PPN dan PPnBM: Rp227,74 miliar
- Pajak lainnya: Rp570,19 miliar
- Kepabeanan dan Cukai: Rp450 miliar (dominan dari Bea Keluar)
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp805,87 miliar
- PNBP Lainnya: Rp594,48 miliar
- Pendapatan BLU: Rp211,39 miliar
Sementara itu, belanja negara pada semester I 2025 tercatat sebesar Rp15,65 triliun atau 41,71 persen dari total pagu Rp37,53 triliun. Belanja terdiri dari:
- Belanja Pemerintah Pusat: Rp3,37 triliun (34,99%)
- Belanja Pegawai: Rp2,27 triliun
- Belanja Barang: Rp920 miliar
- Belanja Modal: Rp170 miliar
- Transfer ke Daerah (TKD): Rp12,28 triliun (44,03%), mendukung operasional pemerintah daerah dan pembangunan infrastruktur desa.
KUR dan UMi Mendorong UMKM Kalsel
Pemerintah juga mencatat pencapaian positif pada program pembiayaan mikro. Hingga 30 Juni 2025, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalsel mencapai Rp2,5 triliun, disalurkan kepada 42.093 debitur atau 43,84 persen dari target tahunan sebesar Rp5,69 triliun.
Mayoritas penyaluran dilakukan oleh BRI sebesar Rp1,73 triliun kepada lebih dari 35 ribu debitur. Penyaluran terbesar tercatat di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, sedangkan daerah seperti Tapin dan Tanah Laut masih menghadapi tantangan terkait infrastruktur dan literasi kredit.
Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tercatat sebesar Rp24,4 miliar, menjangkau 5.059 debitur. Penyaluran UMi sebagian besar dilakukan melalui skema kelompok di sektor perdagangan, dengan PNM sebagai penyalur utama.
Kolaborasi antara perbankan, lembaga keuangan berbasis masyarakat (LKBB), dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan UMKM agar lebih inklusif dan berdaya saing.
Comment