Perubahan Kebijakan Belanja BUMN yang Berdampak pada UMKM
Di tengah tantangan ekonomi dan persaingan usaha yang semakin ketat, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini memiliki harapan baru. Pemerintah melalui Kementerian BUMN telah mengubah arah kebijakan belanja badan usaha milik negara dengan menjadikan UMKM sebagai mitra utama dalam perekonomian nasional.
Perubahan ini ditandai oleh gelaran PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2025 yang dihelat di Pakuwon Mall Surabaya, Jawa Timur, mulai tanggal 31 Juli hingga 3 Agustus 2025. Acara ini bukan hanya sekadar pameran produk, tetapi juga menjadi ruang pertemuan strategis antara pelaku UMKM, BUMN, pembeli potensial, hingga investor.
Ratusan pelaku usaha kecil dari berbagai daerah tampil memukau, membawa inovasi dan semangat dalam produk-produk unggulan mereka. Wakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma’ruf, secara langsung membuka acara ini dengan pesan yang kuat dan menggugah. Ia menegaskan bahwa belanja BUMN harus menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang nyata, bukan hanya untuk korporasi besar.
“Anggaran belanja BUMN lebih dari Rp1.000 triliun. Hanya Rp60 triliun yang sampai ke UMKM. Jumlah ini terlalu kecil. Belanja BUMN harus menjadi alat pemerataan ekonomi,” ujarnya kepada ratusan pelaku UMKM.
Dalam paparannya, ia menekankan bahwa UMKM kini berada di garis depan transformasi ekonomi nasional. Mereka dinilai jauh lebih fleksibel dalam menyerap tenaga kerja, terutama di tengah menurunnya lapangan kerja formal.
“UMKM memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dan kecepatan menyerap tenaga kerja. Karena itu, penguatan sektor ini sangat penting untuk pemerataan ekonomi,” kata Aminuddin Ma’ruf.
Transformasi Digital dan Dukungan Nyata
Transformasi digital juga menjadi fokus utama. Baginya, digitalisasi bukan lagi opsi, tetapi kebutuhan yang tak bisa ditawar jika UMKM ingin bertahan dan berkembang.
“Kalau ada produk yang diproduksi oleh UMKM, tolong utamakan untuk digunakan oleh seluruh BUMN. Ini bagian dari keberpihakan kita kepada pelaku usaha kecil,” imbuhnya.
Ia memberi contoh sederhana, bila di suatu daerah terdapat UMKM yang memproduksi air mineral, maka sudah sewajarnya BUMN yang beroperasi di sana menggunakan produk lokal tersebut. Bukan hanya soal efisiensi, tapi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi rakyat.
Di sisi lain, Loto Srinaita Ginting, Staf Ahli Kementerian BUMN memberikan pandangan mendalam tentang persoalan utama yang sering dihadapi pelaku UMKM yakni akses pasar.
“Banyak UMKM punya produk bagus, tapi tidak bisa masuk mal. Melalui expo ini, kami pertemukan mereka dengan pembeli, BUMN, hingga investor. Surabaya dipilih karena ekosistem UMKM Jatim berkembang pesat,” tuturnya.
Program ini tidak hanya menyuguhkan pameran produk, tetapi juga berbagai bentuk pendampingan seperti pelatihan digitalisasi, sesi business matching, hingga penguatan jaringan kemitraan antara UMKM, BUMN, dan sektor swasta.
Program Lanjutan dan Komitmen Berkelanjutan
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan lanjutan, program “Jelajah Kuliner UMKM” telah dijadwalkan untuk digelar di Medan pada bulan September 2025. Inisiatif ini menjadi simbol komitmen berkelanjutan pemerintah dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat, terhubung, dan berdaya saing tinggi.
Gelaran ini menandai lebih dari sekadar pertemuan dagang tetapi simbol perubahan dari belanja yang tersentralisasi ke pemerataan, dari dominasi korporasi ke kekuatan rakyat, dari konvensional ke digital.
PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2025 membuka jalan baru bagi UMKM untuk naik kelas, menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Comment