Pendekatan Keluarga dalam Mencegah Korupsi
Pemerintah Kabupaten Bandung bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar kegiatan Bimbingan Teknis atau Bimtek Keluarga Berintegritas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Bandung terhadap pentingnya antikorupsi.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan sebagai upaya untuk memperkuat nilai-nilai integritas di kalangan ASN. Ia menjelaskan bahwa inisiatif ini diprakarsai oleh Direktorat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI bersama dengan Pemkab Bandung. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Visi Kabupaten Bandung yaitu terwujudnya daerah yang lebih BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera) menuju Indonesia Emas, juga sejalan dengan program antikorupsi ini. Salah satu misi dari visi tersebut adalah pengoptimalan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik.
Tiga Fokus Utama dalam Bimtek Keluarga Berintegritas
Dalam sambutannya, Bupati Bandung menyebutkan tiga fokus utama dari kegiatan Keluarga Berintegritas:
-
Fondasi Keluarga dalam Masyarakat
Keluarga dianggap sebagai fondasi utama dalam masyarakat. Penekanan diberikan pada peningkatan kapabilitas anggota keluarga, khususnya suami atau istri, untuk membangun integritas sejak dari rumah. Dengan demikian, nilai-nilai antikorupsi dapat ditanamkan sejak dini. -
Keterbukaan dalam Keuangan
Keterbukaan antara suami dan istri dalam hal pendapatan dan penggunaannya menjadi salah satu aspek penting. Hal ini juga bertujuan untuk memupuk keberanian dalam menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam lingkungan keluarga. -
Pengasuhan Anak dengan Nilai Integritas
Pengasuhan anak harus melibatkan nilai-nilai integritas agar bisa menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul. Anak-anak yang dibesarkan dengan prinsip integritas akan menjadi agen perubahan positif bagi bangsa.
Pentingnya Dukungan Keluarga dalam Antikorupsi
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, menyampaikan bahwa peran keluarga dalam tindak pidana korupsi semakin luas. Menurutnya, keluarga tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga bisa menjadi pelaku. Dari kajian yang dilakukan, beberapa keluarga seperti istri, suami, anak, adik, dan kakak justru menjadi pendorong terjadinya korupsi.
Ia menekankan perlunya mengembalikan peran keluarga sebagai benteng yang melindungi pasangannya dari terlibat dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat ini juga melibatkan orang-orang di sekitar pejabat, seperti supir dan asisten rumah tangga.
Program yang digelar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat dan pasangannya tentang tindakan korupsi serta cara mencegahnya. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang terbaik.
Comment