Bupati Pati Ditegur Gubernur Jawa Tengah
Bupati Pati, Sudewo, mendapat teguran dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Sebagai pejabat pemerintah, Luthfi menekankan pentingnya sikap sopan dan santun dalam menjalankan tugas. Hal ini disampaikan setelah keputusan Sudewo yang membatalkan kenaikan pajak PBB-P2 sebesar 250 persen pada Jumat (8/8/2025).
Luthfi menyatakan bahwa kondusivitas wilayah menjadi faktor utama dalam membangun daerah. Ia berharap agar Bupati Pati lebih bersikap lembut dan tidak arogan, serta lebih terbuka dalam menerima aspirasi dari masyarakat.
Rencana Demo Besar-Besaran oleh Warga Pati
Rencana demo besar-besaran oleh warga Pati akan digelar pada Rabu (13/8/2025) besok. Aksi ini awalnya ditujukan untuk menolak kebijakan Sudewo yang menaikkan pajak PBB-P2 hingga 250 persen. Namun, situasi memanas ketika Sudewo dengan tegas menyatakan tidak gentar meski kebijakannya dikecam oleh masyarakat.
Sudewo bahkan memberikan pernyataan yang dinilai menantang warga untuk melakukan demo. Ia mengatakan siapa pun yang ingin menolak, bisa datang dan ia siap menghadapinya, bahkan jika jumlah peserta mencapai 50.000 orang. Pernyataan ini membuatnya menjadi sorotan publik dan dinilai memiliki sikap arogan oleh warganet.
Akhirnya, Sudewo memutuskan untuk membatalkan kebijakan kenaikan pajak tersebut demi menjaga kondusivitas wilayah. Meskipun demikian, sejumlah warga yang masih kesal tetap akan menggelar aksi unjuk rasa pada tanggal 13 Agustus 2025.
Permintaan Mundur dari Jabatan Bupati
Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, menyatakan bahwa massa akan tetap berunjuk rasa pada Rabu (13/8/2025). Aksi ini akan dilanjutkan hingga Sudewo mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati.
Teguh mengatakan bahwa pihaknya telah menyarankan Sudewo untuk mundur sebelum aksi demo besar-besaran digelar. Namun, sampai saat ini, Sudewo belum mengambil langkah tersebut. Ia juga mengancam akan melanjutkan aksi jika Sudewo tetap tidak mau mundur.
Kebijakan Kontroversial yang Diambil Bupati Sudewo
Meskipun baru menjabat selama beberapa bulan, Sudewo telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menuai kontroversi. Berikut beberapa kebijakan yang menjadi perhatian masyarakat:
-
Pemangkasan Pegawai Honorer RSUD Soewondo
Sudewo mengambil kebijakan pemangkasan pegawai non-ASN di RSUD Soewondo karena dinilai kelebihan tenaga. Keputusan ini menimbulkan protes dari para pegawai yang diberhentikan tanpa diberi pesangon. -
Larangan Sound Horeg
Pada Mei 2025, Sudewo melarang penggunaan sound horeg di Kabupaten Pati. Larangan ini sempat memicu protes dari masyarakat, namun akhirnya dicabut setelah situasi memanas. -
Wacana Sekolah Lima Hari
Sudewo mengeluarkan surat edaran tentang sekolah lima hari dan libur dua hari. Meskipun tujuannya adalah untuk memberi ruang bagi anak-anak mengembangkan potensi mereka, kebijakan ini juga menuai polemik dan akhirnya dicabut.
Keputusan-keputusan ini menunjukkan bahwa Bupati Sudewo sering kali mengambil langkah-langkah yang tidak populer dan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Dengan adanya tekanan dari warga dan teguran dari gubernur, Sudewo harus segera menyesuaikan kebijakannya agar dapat menjaga stabilitas wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
Comment