Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur, Ahmad Athoillah (akrab disapa Gus Atho’), mendesak pemerintah pusat untuk segera mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara spesifik guna mendukung pembangunan pondok pesantren. Desakan ini didasarkan pada besarnya kontribusi historis dan peran pesantren yang berkelanjutan bagi kemajuan dan keutuhan bangsa.
Menurut Gus Atho’, pesantren memiliki peranan fundamental dalam sejarah Indonesia, termasuk dalam perjuangan kemerdekaan. Ia mencontohkan lahirnya Resolusi Jihad yang merupakan bukti nyata kiprah para kiai dan santri di masa lalu.
“Pesantren telah memainkan peran penting bagi bangsa ini. Perjuangan kemerdekaan tidak dapat dipisahkan dari peran para kiai dan santri, di mana Resolusi Jihad lahir dari lingkungan pesantren,” ujar Gus Atho’ di Surabaya, Senin (13/10/2025).
Politisi asal Jombang ini menekankan bahwa perhatian pemerintah tidak boleh terbatas pada aspek pendidikan dan keagamaan saja, melainkan harus diperluas untuk mencakup pengembangan sarana dan prasarana. Ia menyoroti kasus ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny Buduran, Sidoarjo, sebagai contoh konkret perlunya dukungan infrastruktur yang lebih memadai.
Gus Atho’ menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk memperkuat pesantren bukanlah sekadar pemberian bantuan fisik, melainkan bentuk penghargaan atas jasa nyata pesantren dalam menjaga keutuhan dan mendorong kemajuan bangsa.
Ia juga berpandangan bahwa penguatan fasilitas pesantren secara otomatis akan memperkokoh sistem pendidikan Islam yang berperan sebagai benteng moral bangsa. “Pesantren adalah fondasi karakter bangsa. Jika pemerintah serius memperhatikan pesantren, itu artinya pemerintah sedang memperkuat akar moral dan budaya Indonesia,” tambahnya.
Komitmen PKB untuk Dunia Pesantren
Lebih lanjut, Gus Atho’ menegaskan komitmen PKB untuk terus memperjuangkan kepentingan pesantren. Ia mengklaim bahwa sejak didirikan dari “rahim pesantren”, PKB secara konsisten mengawal aspirasi dunia pesantren.
Wujud nyata komitmen tersebut, jelas Gus Atho’, di antaranya adalah:
- Mendorong inisiasi Undang-Undang Pesantren sebagai payung hukum bagi pengembangan lembaga pendidikan keagamaan.
- Memperjuangkan gaji bagi guru-guru TPQ, Madrasah Diniyah, dan guru pesantren.
- Menginisiasi Hari Santri Nasional dan memperjuangkan beasiswa bagi para santri.
- Mengawal lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pondok Pesantren di berbagai tingkatan sebagai implementasi UU Pesantren.
Anggota Komisi C DPRD Jatim ini mengakui adanya peningkatan perhatian pemerintah terhadap pesantren dalam satu dekade terakhir. Namun, ia menilai perhatian tersebut masih perlu ditingkatkan secara signifikan.
“Perhatian pemerintah terhadap pesantren sudah mulai tampak. Tapi ini harus lebih ditingkatkan lagi, karena pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga pusat pembentukan karakter dan penggerak ekonomi umat,” tutup Gus Atho’, seraya berharap sinergi antara pemerintah dan pesantren terus menguat demi kemajuan bangsa yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.
Comment