Aksi Massa 50 Ribu Orang di Kantor Bupati Pati
Sebanyak 50 ribu orang akan turun ke jalan untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Bupati Pati, Rabu (13/8/2025). Mereka menuntut Bupati Sudewo mundur akibat kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250 persen yang dianggap menyengsarakan masyarakat. Meski kebijakan tersebut telah dibatalkan, massa tetap mempertahankan rencana aksi, sementara Sudewo menuding ada pihak “penunggang gelap” di balik demonstrasi tersebut.
Demo akan digelar di Kantor Bupati Pati yang berada di Jalan Tombronegoro Nomor 1, Kaborongan, Pati Lor, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lokasi ini tidak jauh dari Alun-alun Kabupaten Pati. Aksi ini dipicu oleh kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang dianggap semena-mena karena menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang berada di wilayah desa maupun kota. Pajak ini dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Meskipun kebijakan ini telah dibatalkan oleh Bupati Sudewo, masyarakat tetap ingin melanjutkan aksi demonstrasi. Mereka merasa terlalu marah dan ingin melengserkan Sudewo dari kursi Bupati Pati. Selain itu, mereka juga mengungkit berbagai masalah lain yang terjadi di Kabupaten Pati kepada Sudewo.
Partisipasi Berbagai Kelompok dalam Aksi
Selain masyarakat umum, aksi ini juga diikuti oleh aliansi Masyarakat Pati Bersatu serta ratusan mantan pegawai honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo. Mereka bergabung dalam aksi unjuk rasa ini karena merasa kehilangan pekerjaan akibat kebijakan politis Bupati Sudewo. Sebanyak 220 pegawai honorer RSUD termasuk dirinya menjadi “korban” kebijakan Bupati Sudewo yang melakukan perampingan atau rasionalisasi jumlah pegawai. Mereka diberhentikan setelah dinyatakan tidak lolos dalam tes seleksi “karyawan tetap RSUD RAA Soewondo Pati” pada April 2025 lalu.
Pada Sabtu malam (9/8/2025), beberapa perwakilan mereka yang tidak terima langsung membentangkan spanduk berisi tuntutan lugas: “Kembalikan pekerjaan kami, atau turunkan bupati”. Selain itu, 5 ribu santri juga akan ikut dalam aksi unjuk rasa 13 Agustus 2025. Para santri yang akan ikut berunjuk rasa tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) yang tersebar di seluruh penjuru Kabupaten Pati. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes kebijakan Pemkab Pati yang menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan menaikkan tarif Pajak PBB-P2 hingga 250 persen, di saat proyek renovasi Masjid Agung Baitunnur Pati yang menelan anggaran hingga Rp15 miliar.
Persiapan Pengamanan Aksi Demonstrasi
Menyikapi hal ini, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah bakal menerjunkan personel bantuan untuk pengamanan aksi demonstrasi di Kabupaten Pati. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, mengatakan bala bantuan ini disiapkan untuk mengurangi risiko kericuhan. Ia menyampaikan bahwa akan ada bantuan personel dari Polrestabes Semarang, Polres Semarang, Polres Demak, Polres Kudus, disusul Polres Blora dan Polres Jepara. Selain menerjunkan personel, pihaknya juga sudah melakukan Tactical Floor Game (TFG) untuk memberikan gambaran teknis di lapangan soal pengamanan aksi massa tersebut.
Pernyataan Bupati Sudewo
Sementara itu, pada Jumat (8/8/2025), Bupati Sudewo mendatangi posko donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dengan tujuan berdialog dan mendinginkan suasana menjelang rencana demo. Di sana, Bupati Sudewo juga meminta maaf dan menyampaikan langsung kepada warga bahwa kebijakan menaikkan PBB telah dibatalkan. “Logikanya, dia harusnya mau karena tuntutan mereka, supaya PBB diturunkan, sudah saya penuhi, tidak hanya turun, malah kami batalkan,” kata Bupati Sudewo.
Mestinya, kata Sudewo, aksi demo tidak dilakukan setelah semua tuntutan warga dikabulkan. “Tapi, kan, kenyataannya dia masih keras seperti itu, jadi saya simpulkan ini tidak murni, ada yang menunggangi, berarti ini kepentingan politik,” tuding Bupati Sudewo. Namun, ia tidak secara gamblang menyebut siapa penunggang gelap dalam aksi demo tersebut.
Reaksi dari Kelompok Peserta Demo
Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Botok, menyatakan tetap akan menggelar demo pada 13 Agustus. “Pak Sudewo, selamat bertemu tanggal 13 Agustus nanti!” serunya. Teriakan Supriyono langsung menyulut emosi massa yang ada di lokasi. Massa kemudian bersahut-sahutan meneriakkan yel-yel “Lengserkan Sudewo! Turunkan Sudewo!”.
Supriyono membantah aksi 13 Agustus ditunggangi kepentingan politik. Ia mengaku hanya membenci arogansi dan kebijakan dari Bupati Sudewo. Sementara itu, Koordinator Gerakan Pati Bersatu (Gerpab), Cahya Basuki alias Yayak Gundul, mengaku membatalkan aksi setelah bertemu Bupati Sudewo, Jumat (8/8/2025) malam. “Sudah tidak perlu lagi dilakukan unjuk rasa karena Bupati Pati Sudewo telah membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2,” ujarnya.
Comment