Gardupedia.com – Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, memaparkan sejumlah manuver kebijakan baru. Fokus utamanya saat ini adalah melakukan efisiensi dan tata kelola anggaran yang ketat agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memberikan beban berlebih pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Langkah kami adalah pertama-tama seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami konsen pada efisiensi anggaran. Agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan, gizi,” ujar Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/6/2026).
Meskipun pagu anggaran BGN untuk tahun 2026 telah dipotong dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, Nanik optimistis lembaganya masih bisa menekan pengeluaran lebih jauh tanpa menurunkan target penerima manfaat.
Sebagai langkah konkret efisiensi, Nanik menegaskan bahwa BGN memberlakukan moratorium atau penghentian sementara terhadap pembangunan infrastruktur baru, termasuk dapur dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata,” ucap Nanik.
Penataan ini dinilai krusial karena berdasarkan data internal yang dihimpun oleh Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, sebaran titik dapur saat ini masih menumpuk di Pulau Jawa. BGN akan mengevaluasi efektivitas kapasitas setiap dapur yang sudah beroperasi.
“Kita tata apakah dapur ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan. Setelah kami menata baru, ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak,” tambahnya.
Selain membenahi sektor infrastruktur dapur, Nanik juga menyoroti ketepatan sasaran penerima manfaat program. Dari total sasaran awal yang mencapai sekitar 63 juta penerima, BGN akan melakukan pemetaan ulang (refocusing) agar bantuan gizi benar-benar menyasar anak-anak yang membutuhkan.
Menurut Nanik, sekolah-sekolah dengan latar belakang siswa dari keluarga mampu kemungkinan besar tidak akan dimasukkan dalam daftar penerima program MBG.
“Kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu? Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus,” kata Nanik.
Ia menekankan bahwa arah kebijakan BGN ke depan adalah memprioritaskan wilayah dan masyarakat yang mengalami urgensi pemenuhan gizi yang rendah. “Jadi, kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” tuturnya.
Nanik menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2026, arahan dari Presiden Prabowo bukan lagi berfokus pada kuantitas atau jumlah jangkauan masif, melainkan pada pemantapan kualitas makanan yang disajikan.
“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden, di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas,” ungkapnya. Nantinya, setiap dapur akan dikelompokkan (grading) berdasarkan kapasitas layanannya, baik itu skala 1.000, 2.000, hingga 3.000 porsi.
Khusus untuk pelaksanaan program di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), Nanik mengungkapkan strateginya untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran negara dengan cara menggandeng pihak swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga dana hibah.
“Ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya. Tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi,” pungkas Nanik.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Comment