Gardupedia.com – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencakup larangan bagi pabrik-pabrik berskala besar untuk menjadi pemasok bahan baku. Kebijakan fundamental ini bertujuan utama untuk mengoptimalkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat lokal.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, pada Kamis (20/11/2025) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, mengungkapkan informasi penting ini pasca menghadiri rapat terbatas. Ia menegaskan bahwa Perpres MBG yang tengah difinalisasi akan menjadi landasan hukum utama yang melarang keterlibatan pabrik-pabrik besar dalam menyuplai bahan baku untuk program tersebut.
Nanik menjelaskan bahwa pelarangan pabrik besar ini merupakan upaya strategis pemerintah untuk mengalihkan seluruh proses penyediaan dan pengolahan bahan baku makanan, seperti biskuit atau produk olahan lainnya, kepada UMKM dan unit PKK setempat.
“Kita larang loh pabrikan nanti untuk menjadi, apa namanya, suplier. Jadi semua, misalnya biskuit lah atau apa itu, semua sekarang harus dibuat oleh UMKM, dibuat oleh PKK setempat,” tegas Nanik.
Peraturan tersebut secara spesifik akan melarang penggunaan bahan-bahan pabrikan dan mengutamakan keterlibatan UMKM di sektor pertanian dan peternakan dalam penyediaan bahan baku. Hal ini diharapkan akan menciptakan efek berantai yang positif, di mana Program MBG tidak hanya berfungsi sebagai penyedia nutrisi, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi riil di komunitas lokal.
Selain melibatkan UMKM dalam pengolahan, BGN juga tengah menyiapkan langkah-langkah untuk mendukung ketersediaan bahan baku secara mandiri. Untuk pasokan sayur-mayur, Nanik menyebut bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akan mengupayakan pembukaan lahan-lahan baru.
Sementara itu, untuk kebutuhan kedelai yang selama ini masih bergantung pada impor akan mulai dibudidayakan secara masif di dalam negeri. Kebutuhan kedelai sangat besar, mengingat satu dapur MBG dapat mengolah 200 hingga 300 kilogram tahu atau tempe per hari.
Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, juga sempat menyampaikan bahwa draf Perpres tata kelola MBG telah rampung. Dokumen tersebut mengatur berbagai hal, termasuk sanksi administratif bagi dapur MBG yang kedapatan melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP). Nanik memastikan bahwa penegakan aturan yang lebih ketat akan diberlakukan ke depannya, terutama terkait pendaftaran yayasan mitra program.
Dengan adanya Perpres ini, pemerintah menargetkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan secara signifikan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat serta pelaku usaha kecil di daerah.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Editor : Robbi Firmansyah (Tim Redaksi Gardupedia.com)
Comment