Gardupedia.com, Selasa (4/8/2026) — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penguatan fungsi sekolah partai bagi seluruh partai politik di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh DPP PKB pada Selasa (4/8/2026) siang sebagai langkah krusial dan mendesak untuk mencetak calon-calon kepala daerah yang tidak hanya unggul secara kualifikasi politik, tetapi juga memiliki integritas moral yang kokoh serta komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi.
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, M. Hasanuddin Wahid, menegaskan pada Selasa (4/8) bahwa sekolah partai harus menjadi fondasi utama dalam sistem kaderisasi nasional, bukan sekadar agenda formalitas menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Kami di PKB mendukung penuh upaya penguatan sekolah partai. Ini adalah kawah candradimuka bagi calon pimpinan daerah. Kita tidak boleh lagi hanya berfokus pada elektabilitas dan popularitas semata, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana menyiapkan integritas, kapasitas, dan rekam jejak mental para calon sebelum mereka memegang amanat rakyat,” tegas Hasanuddin Wahid dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Hasanuddin menjelaskan, tantangan kepemimpinan di daerah saat ini semakin kompleks. Karena itu, kurikulum sekolah partai perlu terus diperbarui dengan menekankan pada pemahaman tata kelola keuangan daerah, pencegahan konflik kepentingan, serta kepatuhan terhadap prinsip clean and good governance.
Ia mengungkapkan bahwa PKB secara konsisten merancang materi sekolah partai dengan melibatkan para pakar hukum, akademisi, hingga lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Melalui sekolah partai yang diperkuat, para calon kepala daerah dibekali pemahaman mendalam terkait celah-celah rawan korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga penyusunan APBD. Kami ingin setiap kader PKB yang maju di Pilkada benar-benar paham hukum dan tidak goyah oleh godaan koruptif saat menjabat,” jelas Hasanuddin pada Selasa (4/8/2026).
Lebih lanjut, Hasanuddin menegaskan bahwa penguatan sekolah partai juga berfungsi sebagai instrumen filtrasi (clearing house) internal partai. Hal ini untuk memastikan bahwa sosok yang direkomendasikan dan diusung ke masyarakat adalah figur-figur pilihan yang siap bekerja demi kesejahteraan warga.
“Kemenangan di Pilkada menjadi tidak bermakna jika pada akhirnya kepala daerah terpilih justru terjerat kasus hukum. Oleh karena itu, sekolah partai adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik PKB kepada masyarakat. Kami ingin memastikan kader yang kami kirim ke eksekutif adalah sosok yang bersih, akuntabel, dan berorientasi penuh pada pelayanan publik,” lanjutnya.
Dalam konteks penguatan tersebut, Hasanuddin memaparkan tiga pilar utama yang terus ditanamkan PKB kepada calon kepala daerah melalui sekolah partai:
- Integritas dan Etika Politik: Penanaman komitmen moral anti-gratifikasi, transparansi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), serta komitmen menolak politik uang.
- Kapasitas Manajerial dan Kebijakan Publik: Pemahaman mengenai perumusan kebijakan anggaran yang inklusif, pro-rakyat, dan berbasis pada penyelesaian masalah riil di daerah.
- Akuntabilitas dan Pengawasan Berkelanjutan: Sistem pemantauan kinerja serta evaluasi berkala yang tetap berlaku bahkan setelah kader resmi dilantik menjadi kepala daerah.
Mengakhiri keterangannya pada Selasa (4/8/2026) sore, Hasanuddin Wahid berharap agar tradisi penguatan sekolah partai dapat diterapkan secara masif dan berkesinambungan oleh seluruh partai politik di Tanah Air. Menurutnya, pembenahan sistem kaderisasi di internal parpol merupakan kunci utama untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
“Jika seluruh partai politik berkomitmen memperkuat sekolah partainya masing-masing, maka kita dapat optimistis bahwa kepemimpinan daerah di masa depan akan diisi oleh figur-figur yang bersih, kompeten, dan berdedikasi tinggi. Pada akhirnya, yang dirugikan atau diuntungkan dari kualitas kepala daerah adalah masyarakat itu sendiri,” pungkas Hasanuddin.
Comment