Gardupedia.com – Putri mendiang Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Anita Wahid, secara tegas menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto. Dalam sebuah diskusi bertajuk #SoehartoBukanPahlawan di Jakarta pada Sabtu (8/11/2025), Anita menyatakan penolakannya karena menilai rekam jejak Soeharto yang penuh pelanggaran HAM, korupsi, dan warisan otoritarianisme membuatnya lebih pantas disebut diktator daripada pahlawan.
Penolakan Pribadi dan Kerusakan Besar
Anita Wahid menjelaskan bahwa sikap penolakan tersebut adalah pandangan pribadinya, bukan mewakili keluarga besar Gus Dur.
“Apakah memang saya menolak atau menerima Pak Harto diberikan gelar pahlawan nasional. Itu jelas, saya menolak,” tegas Anita dalam acara tersebut.
Meski menolak gelar pahlawan, Anita mengakui bahwa Soeharto memiliki kontribusi terhadap pembangunan di Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa kontribusi tersebut harus dilihat secara utuh, sebab Soeharto juga “membuat kerusakan” besar yang tidak boleh dilupakan oleh bangsa Indonesia.
Ia menekankan bahwa meskipun bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa pemaaf, sifat pemaaf tersebut tidak boleh mengabaikan tuntutan akuntabilitas atas kerusakan besar yang telah dilakukan oleh mantan penguasa Orde Baru tersebut.
Tiga Alasan Utama Menolak Gelar Pahlawan
Anita kemudian membeberkan tiga alasan utama yang mendasari penolakannya:
- Pengabaian Akuntabilitas: Masyarakat cenderung fokus pada rekonsiliasi dan memaafkan, namun luput menyinggung soal akuntabilitas. “Kita sudah terbiasa dengan hanya melihat di bagian memaafkannya saja. Kemudian berpikir bahwa apabila sudah memaafkan, maka sudah tidak perlu lagi ada akuntabilitas,” kritiknya. Akuntabilitas, menurutnya, penting agar kerusakan serupa tidak terulang.
- Pelanggaran Berat dan Korupsi: Masa kepemimpinan Soeharto diwarnai oleh pelanggaran HAM, represi, dan korupsi yang sangat parah. Ia bahkan menyoroti fakta bahwa Soeharto masuk dalam daftar sepuluh besar pemimpin negara dunia yang paling korup.
- Legasi Otoritarianisme: Soeharto meninggalkan warisan berupa sistem otoritarian yang terstruktur serta kehancuran institusi-institusi demokratis.
“Apabila melihat tiga alasan yang saya sebutkan di atas, gelar yang lebih cocok untuk Soeharto adalah diktator, bukan pahlawan,” pungkas Anita.
Pandangan Tokoh Lain: Dilema Pahlawan dan Penjahat
Penolakan senada juga datang dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Usman Hamid. Ia berpendapat bahwa jika Soeharto diberikan gelar pahlawan nasional, maka tokoh-tokoh reformasi seperti Gus Dur, Amien Rais, dan Nurcholish Madjid (Cak Nur) secara otomatis akan dianggap sebagai penjahat.
Usman menceritakan momen penting saat reformasi, di mana Cak Nur menjadi tokoh yang berani menyampaikan langsung kepada Soeharto bahwa reformasi yang dituntut mahasiswa adalah permintaan agar Soeharto turun.
“Sehingga, kalau Soeharto adalah pahlawan, maka Cak Nur, Amin Rais, dan Gus Dur adalah penjahat,” ujar Usman. Ia, yang juga menjabat Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menyebut wacana ini menjadikan makna kepahlawanan “makin absurd.”
Comment