Ahmad Muzani, Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif jangka panjang, sehingga tidak adil jika keberhasilannya hanya diukur dalam hitungan bulan. Pernyataan ini disampaikan Muzani dalam acara penutupan Musyawarah Nasional Perempuan Indonesia Raya di Jakarta pada Jumat, 10 Oktober 2025. Ia berpendapat, menilai program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini berdasarkan periode waktu yang singkat sangat tidak proporsional.
Muzani mengakui bahwa pada tahun pertama implementasinya, program MBG masih menghadapi sejumlah kendala dan kritik. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa banyak siswa sekolah dan santri di berbagai daerah telah merasakan manfaat dari program ini. Ia mencontohkan, banyak anak yang sebelumnya tidak sarapan kini bisa menikmati makan siang gratis di sekolah.
Lebih lanjut, Ketua MPR RI tersebut berpandangan bahwa MBG tidak hanya berfokus pada gizi, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan serapan tenaga kerja. Muzani optimistis bahwa dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, MBG akan berkontribusi pada terciptanya generasi yang lebih sehat, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban keuangan negara untuk alokasi BPJS kesehatan. Ia menegaskan, meskipun ada seruan untuk menghentikannya, program ini akan terus dijalankan. “Keyakinan pada tujuan mulia program ini tidak akan goyah oleh pandangan yang berbeda-beda,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah telah merespons kritik dan desakan penghentian MBG menyusul maraknya kasus keracunan. Setelah rapat antar-kementerian pada 28 September, disepakati bahwa hanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah saja yang akan ditutup, sementara yang lain diizinkan beroperasi. Sebagai langkah perbaikan, pemerintah mewajibkan semua SPPG untuk meningkatkan kualitas kebersihan dapur dan pelayanan mereka dengan mendapatkan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Namun, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan bahwa jumlah total korban keracunan MBG telah mencapai 10.482 orang per Sabtu, 4 September 2025. Menurut JPPI, kasus keracunan justru meningkat tajam dan meluas ke dua provinsi baru—Sumatera Barat (122 anak) dan Kalimantan Tengah (27 anak)—sejak pemerintah mulai menutup sebagian SPPG pada akhir September.
Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, menyimpulkan pada Minggu, 5 September 2025, bahwa kebijakan penutupan SPPG secara parsial “sama sekali tidak efektif.” Ia mendesak pemerintah agar segera menutup seluruh fasilitas dapur MBG hingga audit menyeluruh dan perbaikan kualitas selesai, memperingatkan bahwa keselamatan anak-anak akan terus terancam jika kebijakan saat ini dipertahankan.
Comment