Gardupedia.com – Elisa Kambu, Gubernur Papua Barat Daya, menyarankan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) diurus langsung oleh pihak sekolah. Pihak sekolah dapat mengoptimalkan fasilitas penunjang seperti kantin yang sudah tersedia untuk menyukseskan program ini.
Menurut Elisa, langkah tersebut jauh lebih efisien karena makanan sehat dapat dipersiapkan di lokasi dan segera disajikan ke murid. Skema ini dinilai mampu memotong birokrasi dan alur distribusi logistik yang panjang.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar sekolah sebenarnya telah dibekali fasilitas kantin yang memadai. Menurutnya, skema ini sangat tepat mengingat fasilitas tersebut sudah berada di lingkungan sekolah.
“Tepat, toh? Karena kantin kan ada di sekolah,” kata Elisa pada Selasa (30/6/2026).
Keterlibatan aktif institusi pendidikan ini dipercaya dapat membuat program makanan gratis lebih tepat sasaran, sekaligus memastikan pasokan makanan anak didik selalu terjamin.
Menanggapi gagasan tersebut, Ahmad Nausrau selaku Ketua Satuan Tugas MBG Papua Barat Daya menyatakan bahwa pihaknya bakal mendiskusikan rencana ini bersama jajaran bupati dan wali kota di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Setelah itu, rekomendasi tersebut akan diteruskan ke tingkat pusat.
Ahmad menjelaskan bahwa ide dari gubernur ini menjadi salah satu alternatif solusi yang dipertimbangkan. Harapannya, dalam waktu dekat diskusi dengan kepala daerah bisa merumuskan usulan resmi yang nantinya diajukan ke Badan Gizi Nasional (BGN).
“Supaya untuk 3T itu langsung diserahkan ke sekolah saja. Tidak perlu lagi dikasih ke mitra pihak ketiga, yang prosesnya jadi panjang. Padahal sementara pihak sekolah sudah punya regulasi, mereka sudah biasa melayani itu. Dikasih aja supaya tidak merepotkan dan bisa segera jalan,” ujarnya.
Ahmad menguraikan bahwa metode pengelolaan langsung ini juga sangat ideal diterapkan pada institusi pendidikan berasrama, seperti sekolah-sekolah Katolik maupun pondok pesantren. Selama ini, institusi-institusi tersebut memang sudah mandiri dalam menyediakan kebutuhan makan sehari-hari bagi para santri atau siswanya.
“Misalnya kayak sekolah-sekolah Katolik itu kan ada asrama, itu kenapa tidak dikasih saja ke pihak asramanya saja, pihak susterannya saja supaya langsung dikelola oleh pihak sekolah. Pesantren, diserahkan saja ke pihak pesantren untuk mengelolanya, jadi tidak perlu lagi dikasih ke mitra pihak ketiga, yang prosesnya jadi panjang,” pungkas Ahmad.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Comment