Gardupedia.com – Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada komoditas batu bara telah memunculkan sebuah situasi dilematis dalam kebijakan fiskal Indonesia. Alih-alih meningkatkan penerimaan negara, perubahan status perpajakan batu bara justru berpotensi besar mengurangi pendapatan pajak, sementara di sisi lain memberikan keuntungan signifikan bagi para pelaku usaha sektor pertambangan.
Titik awal dari dilema ini adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Regulasi ini secara eksplisit mengeluarkan batu bara dari daftar barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN (negative list), sehingga secara otomatis menjadikan batu bara sebagai Barang Kena Pajak (BKP). Konsekuensinya, setiap penyerahan atau penjualan batu bara kini terutang PPN.
Pada pandangan awal, pengenaan PPN ini diharapkan dapat mendongkrak penerimaan negara dari sektor batu bara. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya, terutama karena karakteristik batu bara sebagai komoditas yang didominasi oleh kegiatan ekspor.
Bagi para pengusaha batu bara, perubahan ini adalah kabar baik. Ketika batu bara berstatus BKP, maka Pajak Masukan (PPN yang dibayar atas pembelian barang/jasa terkait operasional) menjadi dapat dikreditkan.
Mengingat sebagian besar batu bara Indonesia diekspor dan ekspor BKP dikenai tarif PPN 0% maka besarnya Pajak Masukan yang telah dibayar oleh perusahaan seringkali jauh lebih besar daripada Pajak Keluaran (PPN yang dipungut dari penjualan di dalam negeri). Kondisi ini menyebabkan perusahaan berada pada posisi kelebihan bayar pajak, yang kemudian dapat diajukan kembali sebagai restitusi PPN dari pemerintah.
Restitusi PPN ini memberikan “subsidi” tidak langsung kepada pelaku usaha, memperkuat arus kas mereka, dan dapat digunakan untuk ekspansi usaha. Inilah yang membuat sektor usaha batu bara mendapat untung dari kebijakan tersebut.
Dampak dari tingginya volume restitusi PPN ini adalah terkikisnya penerimaan negara. Dana yang seharusnya menjadi pendapatan permanen negara harus dikembalikan kepada wajib pajak.
Menurut perkiraan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, restitusi PPN untuk eksportir batu bara dapat mencapai angka yang fantastis, berkisar Rp25 triliun per tahun. Tingginya angka restitusi ini bahkan menimbulkan kekhawatiran bahwa laba bersih yang diterima negara dari sektor batu bara bisa menjadi negatif. Dalam periode tertentu, total restitusi yang diajukan oleh wajib pajak sektor batu bara dikabarkan mencapai ratusan triliun rupiah.
Singkatnya, kebijakan PPN batu bara dalam UU Cipta Kerja menciptakan simalakama: di satu sisi, pengusaha mendapatkan insentif kas yang besar melalui restitusi; di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan besar karena harus mengembalikan kembali penerimaan pajak yang telah dihimpun, membuat target penerimaan pajak sulit tercapai.
Menghadapi defisit penerimaan yang diakibatkan oleh restitusi PPN yang besar ini, pemerintah merencanakan langkah penyeimbang, yaitu dengan menerapkan Bea Keluar (BK) atau pungutan ekspor atas batu bara.
Penerapan Bea Keluar ini secara filosofis ditujukan untuk menutupi kerugian penerimaan pajak (PPN) yang hilang akibat perubahan status batu bara menjadi BKP. Dengan adanya Bea Keluar, pemerintah berharap dapat “mengembalikan” desain perpajakan ke posisi awal, di mana keuntungan besar yang diperoleh industri batu bara tidak tergerus oleh kewajiban subsidi melalui restitusi. Pemerintah juga meyakini bahwa pengenaan Bea Keluar ini tidak akan menekan daya saing industri batu bara di pasar global.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Editor : Robbi Firmansyah (Tim Redaksi Gardupedia.com)
Comment