Bencana Berita Regional

Mengapa Bencana Sumatera Diperlakukan Seperti Bencana Nasional? Ini Penjelasan Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (ketiga kanan) melihat tumpukan gelondongan kayu pascabencana banjir bandang di Lokop, Serbajadi, Aceh Timur, Aceh, Senin (22/12/2025) - ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/rwa.(IRWANSYAH PUTRA)

Gardupedia.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah memberikan perhatian ekstra terhadap penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, meski status resminya mungkin belum demikian, namun seluruh proses penanganan di lapangan sudah dilakukan layaknya menghadapi bencana nasional.

Pernyataan ini disampaikan Tito dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang digelar di kantor Kemendagri, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026).

Tito menegaskan bahwa sejak masa tanggap darurat dimulai, pemerintah pusat telah bekerja maksimal dengan melakukan mobilisasi kekuatan secara nasional. Langkah ini mencakup pengerahan personel dan logistik dalam skala besar.

Puluhan ribu anggota TNI dan Polri dari berbagai daerah dikirim langsung ke tiga provinsi terdampak untuk mempercepat proses evakuasi dan penanganan. Berbagai jenis bantuan telah disalurkan, mulai dari bahan pokok, peralatan berat, helikopter, kapal, hingga perahu karet untuk menyelamatkan warga yang terjebak.

Pemerintah mencatat bahwa upaya pemulihan sudah berjalan sejak bencana pertama kali terjadi pada 25 November 2025. Keseriusan pemerintah juga terlihat dari intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung ke lapangan. Tercatat Presiden telah mengunjungi Aceh sebanyak empat kali, serta menyambangi Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing tiga kali untuk memastikan penanganan berjalan efektif.

Kerbau Albino di Bangladesh Menjadi Viral Karena Mirip Donald Trump, Siap Dikurbankan

Selain itu, kepala lembaga terkait seperti Kepala BNPB Suharyanto dan sejumlah menteri kabinet diperintahkan langsung oleh Presiden untuk terus berada di garis depan sejak akhir November lalu.

Dalam rapat tersebut, terungkap data memilukan mengenai skala kerusakan yang terjadi. Per 14 Januari 2026, tercatat sebanyak 1.990 orang meninggal dunia dan 141 orang dilaporkan hilang. Secara fisik, bencana ini mengakibatkan kerusakan pada lebih dari 238.000 rumah warga dan bahkan menyebabkan 29 desa menghilang dari peta pemukiman.

Meski kondisi di beberapa wilayah mulai membaik dan jumlah pengungsi menurun signifikan menjadi sekitar 131.500 jiwa, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dengan standar penanganan nasional guna memulihkan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat setempat.

Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !

Harga Minyak Goreng dan Plastik Melambung, Omzet Pedagang Bekasi Turun Drastis

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *