Gardupedia.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, memberikan tanggapan terkait wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Menurutnya, penerapan ambang batas dalam pemilihan umum memiliki peran strategis dalam menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia serta menjaga kestabilan jalannya pemerintahan.
Pernyataan ini muncul menyusul usulan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, yang mendorong agar ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 7 persen. Herman memandang bahwa keberadaan batasan suara tersebut memang diperlukan agar jumlah partai di legislatif tidak terlalu gemuk, sehingga proses politik menjadi lebih efektif.
Meski menyadari pentingnya ambang batas, Herman menjelaskan bahwa Partai Demokrat sejauh ini belum menetapkan angka spesifik yang dianggap ideal. Pihaknya masih melakukan kajian mendalam, terutama dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang memberikan arahan baru mengenai ambang batas parlemen.
“Kami sangat menghargai usulan dari partai-partai lain. Namun, bagi Demokrat, penentuan angka ini tidak bisa sembarangan karena harus selaras dengan keputusan MK dan revisi Undang-Undang Pemilu mendatang,” ujar Herman di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Sebelumnya, Surya Paloh secara konsisten menyuarakan agar Indonesia beralih dari sistem multipartai yang terlalu luas menjadi sistem partai terpilih (selected party). Paloh berpendapat bahwa efektivitas demokrasi tidak hanya diukur dari banyaknya partai, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut memberikan manfaat nyata dan stabilitas bagi negara.
Hingga saat ini, isu mengenai besaran ambang batas parlemen terus menjadi perdebatan hangat di kalangan partai politik, dengan berbagai pandangan mulai dari yang menginginkan kenaikan hingga pihak yang mengusulkan penghapusan ambang batas demi mengakomodasi suara rakyat secara utuh.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Comment