Gardupedia.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yorrys Raweyai, menegaskan bahwa praktik pengerukan kekayaan alam di tanah Papua bukanlah fenomena baru, melainkan persoalan yang sudah berlangsung sejak lama. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026).
Meski eksploitasi merupakan masalah lama, Yorrys memberikan catatan khusus pada kondisi saat ini yang ia nilai semakin memprihatinkan, terutama terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan. Ia menyoroti pembukaan lahan hutan secara masif yang mencapai 2,5 juta hektar di wilayah tersebut.
Yorrys mengingatkan pemerintah agar tidak memandang wilayah di Papua Selatan sebagai lahan kosong tak bertuan. Ia menekankan bahwa meskipun populasi penduduk di Provinsi Papua Selatan tidak sampai satu juta jiwa, penggundulan hutan seluas 2,5 juta hektar tetap akan berdampak sistemik.
“Wilayah itu bukan tanah kosong. Hutan seluas 2,5 juta hektar dibongkar, padahal penduduknya di bawah satu juta orang,” ungkap Yorrys.
Lebih lanjut, politisi senior ini mengaku telah melayangkan pertanyaan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengenai nasib kayu-kayu hasil penebangan dari proyek pencetakan sawah dan perkebunan tebu tersebut. Menurutnya, publik perlu tahu ke mana larinya hasil hutan dari pembersihan lahan (land clearing) tersebut.
“Jika lahan itu dibuka untuk pertanian padi dan tebu, pertanyaannya adalah ke mana perginya kayu-kayu hasil tebangan tersebut? Ini hutan tropis, bukan wilayah tandus atau gurun. Pasti ada hasil kayu yang sangat besar dari pembukaan lahan itu,” tegasnya.
Yorrys mengkhawatirkan kebijakan pembukaan hutan dalam skala raksasa ini akan merusak ekosistem lingkungan serta tatanan hidup masyarakat asli Papua. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus kritis dan bersuara mengenai isu kerusakan hutan, baik yang terjadi di Papua maupun di wilayah Indonesia lainnya yang terdampak oleh proyek strategis pemerintah.
Sebagai langkah nyata, DPD RI juga telah bersepakat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan fokus pada penanganan konflik serta masalah kemanusiaan di tanah Papua.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Comment