Gardupedia.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melakukan efisiensi anggaran lanjutan dalam jumlah yang cukup besar. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Nanik S. Deyang, saat berkunjung ke Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Purbaya menjelaskan bahwa langkah pemotongan anggaran ini merupakan inisiatif mandiri dari pihak BGN, bukan atas usulan dirinya. Kendati demikian, ia enggan membeberkan nominal pasti maupun rincian pos anggaran apa saja yang akan dipangkas.
“Kemarin saya bertemu Kepala BGN. Beliau melaporkan adanya rencana penghematan lebih lanjut untuk program-program di BGN. Menurut saya nilainya akan cukup signifikan, namun untuk detail pastinya biarkan Kepala BGN yang mengumumkan langsung,” tutur Purbaya dalam konferensi pers di kantornya.
Saat disinggung mengenai isu yang beredar terkait potensi pemotongan hingga mencapai Rp40 triliun, Purbaya tidak membantah ataupun membenarkan. Ia hanya mengisyaratkan kemungkinan tersebut dan meminta publik menunggu informasi resmi dari pihak BGN yang lebih memahami teknis anggarannya.
“Saya rasa angka pastinya bisa ditanyakan ke pihak terkait, namun yang jelas efisiensi ini dilakukan agar program utama tetap dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa membebani kas negara secara berlebih,” tambah Purbaya.
Meski akan ada pengurangan anggaran operasional berskala besar, Purbaya menjamin langkah efisiensi ini sama sekali tidak akan mengurangi mutu atau porsi hidangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alokasi biaya per porsi makanan dipastikan tetap terjaga agar kualitas gizinya tidak menurun. Sebaliknya, BGN justru akan memperkuat lini operasionalnya dengan merekrut lebih banyak tenaga ahli gizi.
Purbaya menegaskan, “Masyarakat tidak perlu khawatir karena penghematan ini menyasar pos anggaran pendukung, bukan hak masyarakat. Kami pastikan kualitas dan porsi makanan untuk anak-anak tetap terjaga sesuai standar gizi yang telah ditetapkan.”
Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah tantangan tata kelola yang dihadapi BGN, khususnya terkait pengawasan anggaran di tingkat daerah. Menanggapi kendala tersebut, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh.
Purbaya menyatakan akan menginstruksikan para pegawai dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di berbagai daerah untuk memonitor jalannya anggaran di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala.
“Kami akan mengerahkan jajaran di daerah untuk ikut mengawal. Melalui sistem kendali ini, Kemenkeu dapat ikut memastikan akuntabilitas penyaluran dana operasional di lapangan secara transparan,” pungkas Purbaya.
Hubungan kerja sama serta koordinasi antara Kemenkeu dan BGN pun dinilai berjalan semakin solid demi perbaikan kualitas sumber daya manusia ke depan.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Comment