Gardupedia.com — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penarikan utang baru pemerintah hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp 506 triliun. Angka tersebut setara dengan 60,8 persen dari total target pembiayaan utang yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi pembiayaan utang hingga bulan kedelapan tahun ini berjalan sesuai target (on track). Pemerintah optimistis pengelolaan defisit dan pembiayaan akan tetap terjaga hingga penutupan tahun anggaran.
“Hingga Agustus ini, pelaksanaan pembiayaan utang masih on track sesuai dengan rencana APBN. Kami akan terus memantau dinamika pasar dan melaporkan perkembangannya secara berkala,” ujar Suahasil dalam konferensi pers Laporan APBN di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto masih menjadi penopang utama pembiayaan dengan nilai Rp 527,4 triliun atau 66 persen dari target tahunan. Sementara itu, pembiayaan dari sektor pinjaman ditargetkan sebesar Rp 32,7 triliun, yang turut didukung oleh pinjaman program dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
Suahasil menilai pasar SBN domestik relatif solid di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hal ini didorong oleh koordinasi berkelanjutan antara Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI). Indikator positif ini tecermin dari selisih imbal hasil (spread) SBN rupiah tenor 10 tahun yang berada di kisaran 120 basis poin (bps) serta rasio penawaran lelang (bid-to-cover ratio) yang rata-rata mencapai 2,53 kali.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menegaskan bahwa pembiayaan diarahkan untuk menopang target defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah berhati-hati dalam mengatur pasokan SBN agar tidak memicu kenaikan imbal hasil (yield).
“Kami memastikan pasokan penerbitan SBN domestik tetap terkendali. Tidak ada tambahan penerbitan lelang dalam jumlah besar yang berisiko menaikkan yield secara signifikan,” kata Suminto.
Selain pembiayaan utang baru, Kemenkeu melaporkan realisasi pembayaran belanja bunga utang hingga 31 Agustus 2026 sebesar Rp 394,2 triliun. Realisasi ini mencakup pembayaran bunga utang dalam negeri senilai Rp 366,4 triliun dan luar negeri sebesar Rp 27,8 triliun. Porsi belanja bunga yang didominasi instrumen domestik ini dinilai mampu kembali menyerap likuiditas ke dalam perekonomian nasional.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Comment