Pemangkasan Rekening Penerima Bansos Terkait Keterlibatan Judi Online
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa sebanyak 200 ribu rekening penerima bantuan sosial (bansos) telah dicoret dari daftar penerima. Langkah ini dilakukan setelah adanya temuan yang menunjukkan bahwa beberapa penerima bansos terlibat dalam aktivitas judi online.
Gus Ipul menjelaskan bahwa ada sekitar 300 ribu lebih rekening yang masih dalam proses verifikasi keterlibatan mereka dalam aktivitas tersebut. “Kami sedang memastikan apakah mereka tidak akan menerima bansos lagi pada triwulan ketiga, karena memang benar-benar NIK (nomor induk kependudukan) tersebut menggunakan bansos untuk kepentingan judi online,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah rekening penerima bansos yang diduga tidak pernah mencairkan dana bansos. Berdasarkan laporan yang diterima, terdapat sekitar 10 juta rekening dengan total dana sebesar Rp 2,1 triliun yang mengendap selama tiga tahun terakhir.
Dalam waktu dekat, Kementerian Sosial (Kemensos) akan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk mendeteksi saldo anomali atau saldo rekening penerima bansos yang melebihi Rp 1 juta. “Jangan sampai ada anomali atau saldonya di luar kewajaran,” tambah Gus Ipul.
Pihaknya menyatakan bahwa penerima bansos yang terlibat dalam judi online, memiliki dana mengendap di rekening, maupun memiliki jumlah saldo yang tidak wajar nantinya akan diganti dengan penerima baru yang lebih berhak. Tujuannya adalah untuk memastikan penyaluran bansos yang tepat sasaran.
“Ini sesuai dengan tujuan bansos tepat sasaran berbasis Data Tunggal Sosial (dan Ekonomi Nasional atau DTSEN),” ujar Gus Ipul.
Sebelumnya, Gus Ipul juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan tiga opsi sanksi untuk penerima bansos yang terlibat dalam judi online. Opsi tersebut meliputi teguran sekaligus pembinaan, pencabutan status sementara, dan dihapus dari daftar penerima bantuan pemerintah untuk selamanya.
Upaya Peningkatan Pengawasan dan Digitalisasi Bansos
Menurut laporan yang diterbitkan oleh Tempo, pemerintah mengaku kesulitan dalam mengawasi penggunaan bansos oleh penerima. Namun, pihaknya tetap memastikan adanya instrumen pengawasan melalui Sistem Pemantauan dan Evaluasi Terpadu dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS, sekarang DTSEN) serta Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (Siks-NG).
Budiman Sudjatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), menyatakan bahwa pihaknya terus meningkatkan akurasi sistem pengawasan tersebut.
Untuk mencegah penggunaan dana bansos yang disalahgunakan untuk judi online, Budiman mengusulkan strategi pencegahan berbasis edukasi. Strategi tersebut mencakup literasi keuangan dasar, kampanye anti-judol, pelibatan komunitas lokal, dan modul edukasi pra-penerima.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemadanan data secara berkala, dompet digital (e-wallet) dengan pembatasan fungsi, pemberian skor transaksi digital, dan dasbor transparansi data. Reformasi sistem penyaluran bansos juga menjadi fokus utama, termasuk menargetkan ulang penerima, verifikasi periodik sosial-ekonomi, skema bansos nontunai prioritas, dan insentif perubahan perilaku.
Inovasi Digital dalam Penyaluran Bansos
Kemensos sedang merancang digitalisasi penyaluran bansos dengan nama Dewan Ekonomi Nasional. Nantinya, penyaluran dan penggunaan dana bansos dapat dilacak melalui sistem kode batang (barcode). Uji coba sistem ini akan dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada tanggal 17 Agustus mendatang.
Selain itu, pemerintah juga menugaskan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengawal penggunaan bansos. Setiap pendamping bertanggung jawab atas 300 keluarga penerima harapan (PKH) dan mengadakan pertemuan setiap tiga bulan sekali.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap bisa memastikan bahwa bansos digunakan secara tepat dan tidak disalahgunakan. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan sosial yang efektif dan berkelanjutan.
Comment