Indeks Literasi Keuangan Syariah di Indonesia Tumbuh, Namun Inklusi Masih Rendah
Indeks literasi keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 43,42 persen, namun angka inklusi keuangan syariah hanya sebesar 13,41 persen. Meski demikian, industri keuangan syariah tetap menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional. Saat ini, total aset dari industri ini setara dengan 45 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Hingga April 2025, total aset industri keuangan syariah mengalami peningkatan sebesar 9,42 persen secara year on year, mencapai angka Rp 2.900 triliun. Dari jumlah tersebut, aset perbankan syariah mencapai Rp 954 triliun, pasar modal syariah sebesar Rp 1.791 triliun, dan lembaga keuangan nonbank sebesar Rp 176 triliun. Market share mereka tetap terjaga di kisaran 11,45 persen.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menekankan bahwa keuangan syariah bisa menjadi fondasi yang kuat untuk perekonomian nasional. Hal ini semakin relevan mengingat Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia.
“Keuangan syariah menjadi motor penggerak penting dalam pengembangan ekonomi keuangan di Indonesia. Pemerintah juga telah mendorong negara ini menjadi pusat ekonomi syariah melalui penguatan lembaga keuangan syariah, memperluas ekosistem keuangan syariah, serta meningkatkan pendidikan dan pemeliharaan,” ujarnya dalam pembukaan Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Bandung, di TSM Mal, Sabtu 2 Agustus lalu.
Friderica menyatakan bahwa tantangan pengembangan keuangan syariah harus dihadapi bersama. Selain meningkatkan literasi, masyarakat juga perlu lebih terlibat langsung dalam sistem keuangan syariah. Saat ini, banyak orang sudah mengenal produk dan layanan keuangan syariah, tetapi belum aktif menggunakan layanan tersebut seperti memiliki rekening bank syariah atau memanfaatkan produk jasa keuangan syariah.
Tujuan utama dari upaya ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan literasi, Friderica berharap dapat melindungi masyarakat dari risiko penipuan atau kecurangan di sektor keuangan.
Penipuan Keuangan Menjadi Ancaman Serius
Indonesia Anti Scam Center melaporkan bahwa sejak November 2024, kerugian masyarakat akibat penipuan keuangan telah mencapai lebih dari Rp 4,1 triliun. Termasuk dalam laporan ini adalah kasus pinjaman ilegal, investasi tidak resmi, dan di Jawa Barat, aduan terkait penipuan ini menjadi salah satu yang terbanyak.
Friderica menegaskan bahwa acara SYAFIF menjadi wadah sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Acara ini turut dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman, Kepala Biro Perekonomian Setda Jawa Barat Budi Kurnia, serta perwakilan pihak lainnya.
Kolaborasi dan Inovasi untuk Meningkatkan Inklusi
Dalam kegiatan bertema “Tebar Berkah, Tebar Manfaat”, sebanyak 25 pelaku usaha jasa keuangan syariah ikut berpartisipasi, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, pembiayaan, penjaminan, dan pegadaian.
Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), Bob T. Ananta, menyatakan bahwa pihaknya siap memacu upaya inklusi keuangan syariah di Bandung. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan OJK dan stakeholder lainnya untuk memaksimalkan peran bank syariah sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi nasional.
Fokus utama Bob pada tahun ini adalah inovasi layanan yang inklusif, modern, dan digitalisasi perbankan. Selain itu, akses perbankan syariah yang mudah dijangkau menjadi prioritas untuk meningkatkan penetrasi inklusi syariah.
BSI juga aktif mendorong literasi dan penetrasi di semua lapisan masyarakat. Hingga semester I 2025, BSI telah melakukan program literasi di lebih dari 274 kegiatan sekolah di seluruh Indonesia. Selain itu, telah dilaksanakan 318 kegiatan edukasi digital yang dipublikasikan melalui platform media sosial.
Comment