Kekhawatiran Ratusan Tenaga Medis RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya
Ratusan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soekardjo, Kota Tasikmalaya, mengungkapkan kegelisahan terkait berbagai tantangan yang dihadapi rumah sakit tersebut. Masalah ini mencakup keterbatasan anggaran serta minimnya fasilitas medis yang tersedia. Dengan kondisi seperti ini, para tenaga medis berharap agar pengelolaan rumah sakit daerah tersebut dialihkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Desakan untuk mengubah pengelolaan rumah sakit ini muncul seiring dengan meningkatnya kompleksitas masalah yang dihadapi. Salah satu bentuk aksi yang dilakukan adalah penandatanganan spanduk besar oleh dokter dan tenaga kesehatan pada 29 Juli 2025. Aksi ini dilakukan di area ruang operasi rumah sakit sebagai bentuk dukungan terhadap rencana pengalihan pengelolaan ke Pemprov Jabar.
Para tenaga medis menilai bahwa kondisi rumah sakit saat ini belum optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dokter spesialis urologi, dr. Jumadi, menjelaskan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya anggaran untuk pengadaan peralatan medis dan perbaikan sarana prasarana. Akibatnya, pasien sering harus dirujuk ke luar daerah, yang tentu saja memberatkan masyarakat.
“Kami ingin memberikan pelayanan terbaik, tapi banyak peralatan medis yang rusak atau bahkan tidak tersedia,” ujarnya kepada awak media.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa dengan pengelolaan oleh Pemprov Jabar, Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat lebih fokus pada pengembangan rumah sakit lainnya, seperti RS Dewi Sartika di Kawalu. Menurutnya, lebih bijak jika satu rumah sakit dikelola oleh provinsi, sementara satu lagi oleh pemerintah kota.
Ia menilai bahwa jika pengelolaan rumah sakit dialihkan ke Pemprov Jabar, maka akan ada peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan finansial guna melengkapi fasilitas serta meningkatkan mutu layanan kesehatan.
“Lebih baik dibagi tanggung jawabnya daripada dua-duanya ditangani Pemkot tapi hasilnya setengah-setengah,” katanya.
Selain itu, dr. Jumadi menekankan pentingnya pembaruan alat-alat operasi agar pasien tidak terus-menerus dirujuk ke Bandung atau daerah lain, yang membutuhkan biaya tambahan.
Respons Pemerintah Kota Tasikmalaya Minim
Di tempat terpisah, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan enggan memberikan tanggapannya terkait usulan pengalihan pengelolaan RSUD dr. Soekardjo ke Pemprov Jabar. Ia beberapa kali menolak untuk diwawancara dan menghindari pertanyaan dari awak media.
Sementara itu, Sekda Kota Tasikmalaya Asep Goparulloh juga enggan memberikan komentarnya mengenai kondisi RSUD dr. Soekardjo yang mengalami keterbatasan sarana medis hingga banyak pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit lain.
Pihaknya juga menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab manajemen pengelolaan rumah sakit menjadi kurang optimal. Hal ini berdampak buruk terhadap kinerja atau pelayanan rumah sakit.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Chandra menyatakan bahwa berbagai upaya perbaikan internal sedang dirancang, termasuk pembenahan sistem manajemen dan penyelesaian utang rumah sakit. Ia menyebut bahwa saat ini Pemkot masih berniat mempertahankan pengelolaan RSUD dr. Soekardjo.
“Memang ada persoalan, kami telah berdialog dengan sejumlah pihak dan kami ingin fokus memperbaiki. Jika nanti ternyata tidak mampu, baru kita pikirkan opsi lain,” kata Diky.
Ia juga menyampaikan berbagai persoalan teknis di lapangan, seperti kurangnya infrastruktur pendukung, listrik mati, dan rusaknya beberapa akses jalan yang harus segera dibenahi.
Meski demikian, ia mengapresiasi keberadaan rumah sakit swasta di Tasikmalaya yang turut menopang pelayanan kesehatan masyarakat. “Untungnya kita masih punya rumah sakit swasta yang cukup representatif. Tapi RSUD sebagai rujukan utama tetap harus diperkuat,” ucap dia.
Comment