Warga Pati Bersiap Gelar Demo Besar-besaran Meski PBB Dibatalkan
Warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tengah bersiap menggelar aksi besar-besaran di kantor Bupati Sudewo pada hari Rabu (13/8/2025). Rencana demo ini awalnya dipicu oleh kebijakan Bupati Sudewo yang akan menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250 persen. Namun, rencana aksi tersebut tetap akan berlangsung meskipun Bupati Sudewo telah membatalkan rencana kenaikan PBB tersebut.
Bupati Sudewo memutuskan untuk membatalkan kenaikan PBB setelah warga Pati memberikan respons yang sangat keras. Mereka bahkan melakukan gotong royong untuk mengumpulkan logistik guna mendukung aksi demo. Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga telah mengirimkan tim untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.
Meskipun kebijakan PBB dibatalkan, warga Pati tetap mempertahankan rencana demo mereka. Bahkan, tuntutan mereka kini tidak lagi hanya soal pembatalan kenaikan PBB, melainkan menuntut Bupati Sudewo agar mundur dari jabatannya sebagai kepala daerah. Aksi ini diikuti oleh sekitar 50.000 orang, yang membuat Bupati Sudewo merasa marah dan menyatakan dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang menunggangi aksi tersebut.
Komentar Bupati Sudewo Terkait Demo
Pada Jumat (8/8/2025), Bupati Sudewo mendatangi posko donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dengan tujuan berdialog dan mendinginkan situasi menjelang demo. Di sana, ia meminta maaf dan langsung menyampaikan bahwa kebijakan kenaikan PBB telah dibatalkan.
“Logikanya, dia harusnya mau karena tuntutan mereka, supaya PBB diturunkan, sudah saya penuhi, tidak hanya turun, malah kami batalkan,” ujar Bupati Sudewo. Ia juga menyebut bahwa beberapa tuntutan lain, seperti perubahan jumlah hari sekolah, telah diakomodasi.
Namun, ia menyatakan bahwa aksi demo tidak seharusnya dilakukan setelah semua tuntutan warga dikabulkan. “Tapi, kan, kenyataannya dia masih keras seperti itu, jadi saya simpulkan ini tidak murni, ada yang menunggangi, berarti ini kepentingan politik,” tuding Bupati Sudewo. Meski demikian, ia tidak secara jelas menyebut siapa yang menunggangi aksi tersebut.
Latar Belakang Bupati Sudewo
Sudewo menjabat sebagai Bupati Pati setelah memenangkan Pilkada 2024 berpasangan dengan Risma Ardhi Chandra. Sebelum menjadi bupati, ia adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dan 2019-2024. Pada Pilkada 2024 lalu, pasangan Sudewo-Risma melawan dua pasangan lain, yaitu Wahyu Indriyanto-Suharyono dan Budiyono-Novi Eko Yulianto.
Dalam situasi genting saat ini, Sudewo mengaku telah menggandeng sebagian kelompok massa yang akan menggelar demo. Salah satunya adalah Gerakan Pati Bersatu (Gerpab) dan Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi). Kedua kelompok ini sepakat menciptakan suasana kondusif di Kabupaten Pati. Namun, sikap mereka berbeda dengan kelompok Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu
Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Botok, menyatakan tetap akan menggelar demo pada 13 Agustus. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut bukanlah gerakan politik. “Memang benar, dulu saya pendukung Sudewo. Jadi ini bukan gerakan politik,” tegasnya. Ia hanya membenci arogansi dan kebijakan Bupati Sudewo.
Sementara itu, Koordinator Gerakan Pati Bersatu (Gerpab), Cahya Basuki alias Yayak Gundul, mengaku membatalkan aksi setelah bertemu Bupati Sudewo. “Sudah tidak perlu lagi dilakukan unjuk rasa karena Bupati Pati Sudewo telah membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2,” ujarnya.
Donasi Logistik untuk Demo
Koordinator Penggalangan Donasi Aliansi, Teguh Istiyanto, membantah bahwa aksi warga Pati ditunggangi kepentingan politik. Ia menegaskan bahwa donasi logistik terus mengalir, mulai dari air mineral, makanan ringan, telur, hingga nasi tumpeng. “Air mineral sudah tidak kami hitung secara pasti, tapi perkiraan kurang lebih sekitar 8 ribu dus. Sudah menumpuk sampai alun-alun dan depan Gedung DPRD,” katanya.
Tuntutan Lain: Isu PHK di RSUD
Aksi demo besok juga akan diikuti oleh ratusan mantan pegawai honorer RSUD RAA Soewondo Pati yang mengaku menjadi korban PHK tanpa pesangon. Ruha, salah satu perwakilan korban, mengungkapkan bahwa dirinya bekerja selama 20 tahun di RSUD Soewondo Pati, namun dikeluarkan tanpa pesangon, pengalihan tempat kerja, atau penghargaan.
Persiapan Pengamanan oleh Polisi
Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, menyatakan bahwa pihaknya akan membantu pengamanan aksi. “Iya, kami backup Polresta Pati dengan BKO-kan (Bawah Kendali Operasi) personel ke sana,” ujarnya. Personel bantuan akan datang dari beberapa polres sekitar, termasuk Semarang, Kudus, Demak, Blora, dan Jepara.
Comment