Perubahan Rencana Aksi di Pati
Pada Rabu, 13 Agustus 2025, rencana unjuk rasa yang awalnya direncanakan di Pati mengalami pergeseran tujuan yang signifikan. Meskipun tuntutan awal terkait kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah dipenuhi oleh pihak berwenang, sebagian massa tetap memutuskan untuk turun ke jalan dengan agenda utama melengserkan kepala daerah.
Alun-Alun Pati diperkirakan akan menjadi tempat pertemuan dua kelompok massa dengan agenda yang saling bertolak belakang. Salah satu kubu membatalkan aksi demonstrasi dan menggantinya dengan acara doa bersama sebagai bentuk rasa syukur. Sementara itu, kubu lainnya tetap bersikeras untuk menyuarakan tuntutan yang lebih tinggi, yaitu menuntut pengunduran diri Bupati Pati Sudewo.
Aksi Dibatalkan, Berubah Jadi Doa Syukur
Kelompok yang resmi membatalkan demonstrasi adalah Gerakan Pati Bersatu (Gerpab) pimpinan Cahya Basuki alias Yayak Gundul dan Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi) yang dikoordinasi oleh Sahal Mahfudh. Keputusan ini mereka ambil setelah berdialog langsung dengan Bupati Pati Sudewo dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Kapolresta dan Dandim Pati, Jumat (8/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, tuntutan utama mereka, yaitu pembatalan kenaikan tarif PBB-P2 dan pengembalian sistem 6 hari sekolah, telah dipenuhi oleh bupati. Meski demikian, mereka memastikan akan tetap hadir di Alun-Alun Pati. Koordinator Aspirasi, Sahal Mahfudh, menjelaskan bahwa konsep acara mereka telah diubah menjadi perayaan atas kemenangan aspirasi rakyat.
“Namun demikian, acara 13 Agustus kami tetap berangkat, tapi untuk merayakan kemenangan rakyat. Insyaa Allah akan ada acara khataman dan istighosah. Nirakati Pati, nirakati kemerdekaan, nirakati Indonesia, kerukunan dan persatuan Indonesia,” jelas Sahal.
Satu Aliansi Tetap Lanjut, Tuntut Bupati Mundur
Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyatakan sikapnya tidak berubah dan akan tetap menggelar unjuk rasa. Bagi mereka, kebijakan PBB yang dibatalkan hanyalah puncak dari akumulasi kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Bupati Sudewo. Koordinator Lapangan (Korlap) aliansi tersebut, Teguh Istiyanto, menuding pembatalan kenaikan pajak tersebut tidak tulus, melainkan karena adanya tekanan publik.
“Kalau dia memang prorakyat, harusnya sejak awal tidak ada pemikiran dia untuk menaikkan pajak. Ini dia batalkan karena ada tekanan dari warga. Kalau dia ngomong akan membela rakyat, saya katakan itu bullshit,” ucap Teguh.
Ia menegaskan bahwa agenda utama mereka kini bukan lagi soal pajak, melainkan menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. “Bukan hanya masalah pajak, ada arogansi dan lain-lain. Pati hanya akan damai dan sejahtera kalau dia turun,” tegasnya.
Pemerintah Daerah Serukan Kondusivitas
Menanggapi situasi yang terbelah ini, Bupati Pati Sudewo mengapresiasi kelompok yang memilih jalur dialog dan menyerukan agar semua pihak menjaga kondusivitas, terutama menjelang perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Ia mengingatkan bahwa kegaduhan akan berdampak buruk bagi seluruh masyarakat Pati, terutama dalam hal iklim investasi untuk penciptaan lapangan kerja.
“Karena kalau anarkis, yang rugi bukan saya, tapi rakyat Pati sendiri. Kalau Pati gaduh, mengganggu iklim investasi. Investor jadi tidak mau datang, padahal itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Sudewo.
Dengan adanya dua agenda berbeda di lokasi yang sama pada Rabu mendatang, aparat keamanan diperkirakan akan bekerja ekstra untuk mencegah terjadinya gesekan antara massa yang berdoa bersama dan massa yang berorasi menuntut bupati lengser.
Comment