Aksi Unjuk Rasa Warga Pati untuk Minta Bupati Mengundurkan Diri
Ratusan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Alun-alun Kota Pati, depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, pada Rabu (13/8/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap Bupati Pati Sudewo yang dinilai tidak responsif dan bersikap arogan. Para pengunjuk rasa menuntut agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.
Husen selaku inisiator dan Syaiful Ayubi sebagai orator aksi menyampaikan bahwa Bupati Sudewo perlu dilengserkan karena dianggap tidak mampu memimpin dengan baik. Ia juga mengajak para peserta unjuk rasa untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis. “Tunjukkan bahwa warga Pati itu santun dan berakhlak, cinta damai dan tidak arogan,” ujar Saiful.
Aksi unjuk rasa ini berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meskipun kenaikan tersebut merupakan batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50 persen, hal ini menjadi pemicu ketidakpuasan warga.
Bupati Sudewo sebelumnya pernah menyatakan bahwa ia tidak akan gentar meski harus didemo oleh ribuan orang. Pernyataan ini membuat warga semakin marah dan memutuskan untuk melakukan aksi demo besar-besaran. Untuk menunjukkan dukungan, warga melakukan donasi air mineral kemasan dos di sepanjang jalur trotoar depan pendopo Kabupaten Pati.
Donasi tersebut terus mengalir hingga air mineral dengan kemasan dos ditempatkan di kawasan Alun-alun Pati. Untuk mengamankan aksi yang dimulai pukul 08.00 WIB, pihak kepolisian setempat sudah berjaga-jaga di berbagai sudut pintu masuk Alun-alun Pati.
Hingga berita ini disiarkan pada Rabu pagi sekitar pukul 09.00 WIB, jumlah warga yang ikut melakukan demonstrasi tersebut terus berdatangan untuk bergabung dalam aksi massa tersebut.
Polda Jawa Tengah (Jateng) menyatakan siap mengamankan aksi demonstrasi di Kabupaten Pati yang akan digelar pada Rabu (13/8/2025). Polda Jateng juga menyatakan siap mengambil tindakan tegas jika unjuk rasa diwarnai tindakan anarkistis. “Dipersilakan kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan unjuk rasa, untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atau bupati. Kita memberikan jaminan keamanan dan menjaga situasi agar tetap kondusif,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto.
Namun, dia mengimbau para peserta aksi agar tidak mudah tersulut provokasi. “Diharapkan pendemo tidak mudah terprovokasi atau melakukan tindakan anarkis ataupun perusakan yang bersifat melanggar hukum,” ujar Artanto. “Prinsipnya kita akan melakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum pada kegiatan aksi unjuk rasa besok,” tambah Artanto.
Demo besar-besaran warga Pati bermula ketika Sudewo memutuskan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen. Sudewo mengatakan, langkah itu diambil karena PBB-P2 di Pati tak mengalami kenaikan selama 14 tahun. Warga Pati kemudian mulai menyuarakan penolakannya atas kenaikan PBB-P2. Namun, Sudewo menegaskan tidak akan mengubah keputusannya meski harus didemo warganya.
“Jangan hanya 5.000 orang, 50 ribu orang saja suruh kerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ujarnya. Setelah video dan berita terkait pernyataan Sudewo itu viral, kegusaran warga Pati, yang sebelumnya sudah terpantik akibat lonjakan kenaikan pajak, kian meruncing. Masyarakat lantas merencanakan demonstrasi pada 13 Agustus 2025.
Menyadari keputusan dan pernyataannya memicu kegusaran warga, Sudewo menyampaikan permohonan maaf. “Saya minta maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya: (Demo) 5.000 (orang) silakan, 50 ribu massa silakan. Saya tidak menantang rakyat,” kata Sudewo dalam video yang dirilis Pemkab Pati, Kamis (7/8/2025).
Sudewo menekankan, dia sama sekali tidak memiliki maksud untuk menantang rakyat. “Mosok rakyatku ta tantang?” ujarnya. “Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu,” tambah Sudewo.
Akhirnya, Sudewo membatalkan keputusannya menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen. Kendati demikian, masyarakat Pati tetap melaksanakan unjuk rasa pada Rabu (13/8/2025) ini.
Comment