Bupati Pati Sudewo Minta Maaf, Tapi Masih Dikritik Publik
Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo kini telah meminta maaf atas kebijakan kenaikan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Namun, meskipun permintaan maaf itu disampaikan, masyarakat masih merasa tidak puas dengan sikap dan kebijakan yang diambil oleh sang Bupati.
Sebelumnya, pernyataan Sudewo yang menantang warga untuk menggelar demo besar-besaran menjadi viral di media sosial. Ia menyatakan bahwa siapa pun yang ingin menolak kebijakan tersebut bisa melakukan aksi tanpa takut. Pernyataan ini kemudian diikuti oleh klarifikasi dari Sudewo sendiri, di mana ia meminta maaf atas ucapan tersebut dan menyatakan akan meninjau ulang kebijakan kenaikan pajak tersebut.
Selain soal pajak, isu lama tentang rekam jejak dan kontroversi Sudewo mulai mencuat kembali. Salah satu kasus yang terungkap adalah dugaan suap dalam proyek pengadaan barang-jasa pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Proyek ini diduga berlangsung antara tahun 2018 hingga 2022, dan melibatkan beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatra Selatan.
Beberapa proyek yang terlibat dalam kasus ini antara lain:
- Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kaliyoso (Jawa Tengah)
- Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api di Makassar (Sulawesi Selatan)
- Empat proyek konstruksi Jalur Kereta Api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur (Jawa Barat)
- Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa-Sumatra
Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2023 mengungkap kasus ini. Total ada 25 orang yang ditangkap, dan sepuluh di antaranya dijerat sebagai tersangka. Saat itu, Sudewo yang merupakan anggota Komisi V DPR dari fraksi Partai Gerindra juga diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap tersebut.
Putu Sumarjaya, kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, terbukti menerima suap sebesar Rp3,4 miliar dari kontraktor pelaksana tiga proyek perkeretaapian. Ia dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp350 juta subsider kurungan 4 bulan bila tidak dibayar serta uang pengganti kerugian negara sebesar Rp3,4 miliar.
Namun, hingga saat ini status Sudewo dalam kasus ini masih belum jelas. Media tidak mengetahui apakah ia terlibat langsung atau hanya sebagai saksi. Penyidik KPK juga menyita uang tunai bernilai sekitar Rp3 miliar dari kediaman Sudewo, yang dianggap sebagai barang bukti adanya keterlibatan.
Selain masalah pajak dan kasus korupsi, Bupati Sudewo juga sempat dikritik karena mengundang Trio Serigala, grup dangdut berbusana seksi, untuk tampil di Pendopo Kabupaten Pati pada Juni 2025. Aksi panggung mereka dinilai tidak pantas dalam acara resmi pemerintahan. Sudewo kemudian menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut.
Viralnya video Bupati Sudewo menyawer biduan juga membuat publik semakin kritis terhadap sikap dan perilaku sang Bupati. Video tersebut menunjukkan bagaimana Sudewo memegang mik dan memberikan uang kepada dua biduan wanita selama acara Sedekah Laut TPI Juwana di Desa Bajomulyo, Juwana, Pati pada 19 April 2025. Meski video ini viral, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Sudewo mengenai hal tersebut.
Demo Besar-Besaran di Alun-Alun Pati
Meski Bupati Sudewo telah meminta maaf dan membatalkan kenaikan pajak PBB-P2, warga Pati tetap bersikeras untuk menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus 2025. Aksi ini rencananya akan diikuti oleh lebih dari 50.000 massa. Warga menuntut agar Sudewo mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati.
Korlap Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, menyatakan bahwa warga tetap akan menggelar demo besar-besaran di Alun-Alun Pati. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari aksi ini adalah mendesak pergantian Bupati Pati. Menurut Teguh, masalah tidak hanya terletak pada kebijakan pajak, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan yang dianggap buruk.
Warga Pati juga menyatakan ketidakpercayaan terhadap Bupati Sudewo. Mereka merasa bahwa kebijakan kenaikan pajak hanya dilakukan karena tekanan publik, bukan karena hati nurani. Bahkan, mereka menilai bahwa Sudewo bersikap sombong dan tidak layak memimpin Kabupaten Pati.
Posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu masih aktif hingga hari ini. Bantuan logistik seperti air mineral, makanan ringan, dan hasil bumi terus berdatangan. Koordinator Lapangan, Supriyono, menyatakan bahwa permintaan maaf Bupati Sudewo tidak mengendorkan semangat massa untuk turun ke jalan.
Dalam unjuk rasa yang direncanakan pada 13 Agustus mendatang, Supriyono memperkirakan jumlah peserta akan mencapai lebih dari 50.000 orang. Ia menekankan bahwa aksi akan dilakukan secara damai dan tanpa diwarnai tindakan anarkis.
Comment