Gardupedia.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jawa Timur melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun anggaran 2025. Fokus utama kritik tersebut tertuju pada kegagalan Pemprov dalam mencapai target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang berujung pada pemberian “rapor merah”.
“Dalam RPJMD telah ditetapkan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di angka 74,00-74,17, namun realisasinya hanya menyentuh angka 73,43,” jelasnya dalam Rapat Paripurna, Kamis (9/4/2026).
Pria yang akrab disapa Gus Atho’ ini menegaskan bahwa IKLH adalah bagian dari delapan Indikator Kinerja Utama (IKU). Oleh karena itu, kegagalan di sektor ini merupakan rapor negatif bagi keberhasilan pemda secara keseluruhan.
“Data tidak bisa dimanipulasi. Tidak tercapainya target ini membuktikan bahwa pengendalian pencemaran lingkungan kita masih setengah-setengah, tidak terpadu, serta lemah dalam sisi pengawasan dan penegakan hukum,” tegas Gus Atho’.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa belum tercapainya target tersebut juga dipengaruhi lemahnya koordinasi antara pemerintah dengan para pegiat lingkungan di tingkat akar rumput. Padahal, kelompok masyarakat seperti pegiat perhutanan sosial, pelestari mata air, hingga komunitas konservasi hutan memiliki peran strategis dalam menjaga ekosistem.
Fraksi PKB pun mempertanyakan sejauh mana komitmen Pemprov Jatim dalam memberikan dukungan nyata kepada para pegiat lingkungan tersebut, baik dalam bentuk rekognisi maupun kebijakan pemberdayaan.
“Sangat ironis jika instrumen kebijakan pembangunan lingkungan kita justru gagal merangkul dan memberikan dukungan kebijakan yang nyata terhadap stakeholder yang bergerak di lapangan ini,” kata dia.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi PKB mendesak Gubernur Jawa Timur untuk segera melakukan langkah perbaikan yang konkret dan terukur, bukan sekadar membangun narasi keberhasilan.
“Pertama, kami mendesak penguatan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan yang lebih sistematis dan lintas sektor, bukan hanya sekadar imbauan,” tuturnya.
Selain itu, pengawasan terhadap industri dinilai perlu diperketat melalui pendekatan berbasis risiko, disertai penegakan sanksi administratif yang tegas tanpa pengecualian bagi pelanggar.
“Ketiga, pemerintah provinsi harus merumuskan skema dukungan dan pemberdayaan bagi masyarakat pegiat lingkungan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas ekosistem di Jawa Timur agar sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang dikejar pemerintah.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Comment