Ironi Anggota Dewan: Rakyat Kesulitan Beli Rumah, Mereka Dapat Kompensasi

Gaji Anggota DPR RI dan Komentar dari Masyarakat

Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Ke-80 Republik Indonesia, tampaknya menjadi momen yang tidak menyenangkan bagi sebagian masyarakat. Di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit, isu tentang kenaikan gaji anggota DPR RI beredar luas di media sosial. Informasi ini menimbulkan reaksi yang cukup keras dari warga, terutama karena banyak orang menganggap bahwa para wakil rakyat sudah memiliki penghasilan yang cukup besar.

Namun, Ketua DPR RI Puan Maharani membantah informasi tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji untuk anggota DPR, melainkan pemberian kompensasi uang rumah sebagai pengganti rumah jabatan. Menurut Puan, hal ini dilakukan karena rumah dinas yang dulu diberikan kepada DPR kini dikembalikan ke pemerintah.

Pernyataan ini justru memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Banyak orang merasa heran bahwa para anggota DPR, yang sudah memiliki kekayaan, masih mendapatkan tambahan tunjangan, sementara masyarakat umum kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti membeli rumah.

Rincian Gaji Anggota DPR RI

Berdasarkan peraturan yang berlaku, gaji pokok anggota DPR diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000. Selain itu, ada beberapa tunjangan tambahan yang diberikan sesuai Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Berikut adalah rincian gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota DPR:

1. Gaji Pokok
2. Ketua DPR RI: Rp 5.040.000
3. Wakil Ketua DPR RI: Rp 4.620.000

4. Anggota DPR RI: Rp 4.200.000

   Read also: MK Tolak Gugatan Terkait Kewajiban Gelar S2 bagi Calon Anggota DPR

5. Tunjangan Suami/Istri

6. Anggota DPR: Rp 420.000
7. Wakil Ketua DPR: Rp 462.000

8. Ketua DPR: Rp 504.000

9. Tunjangan Anak

10. Anggota DPR: Rp 168.000
11. Wakil Ketua DPR: Rp 184.000

12. Ketua DPR: Rp 201.600

13. Tunjangan Jabatan

    Read also: Persib Bandung Berjanji Lakukan Evaluasi Total Usai Dijatuhi Sanksi Berat oleh AFC

14. Anggota DPR: Rp 9.700.000
15. Wakil Ketua DPR: Rp 15.600.000

16. Ketua DPR: Rp 18.900.000

17. Tunjangan Beras

18. Rp 30.090 per jiwa, maksimal empat jiwa.

19. Tunjangan PPh Pasal 21

20. Rp 2.699.813.

    Read also: Menteri UMKM Larang Keras E-Commerce Terkait Kenaikan Biaya Layanan dan Ongkir

21. Uang Sidang/Paket

22. Rp 2.000.000.

Selain itu, ada beberapa tunjangan tambahan lainnya seperti tunjangan kehormatan, komunikasi, peningkatan fungsi pengawasan, bantuan listrik dan telepon, serta asisten anggota. Jika semua komponen digabungkan, pendapatan seorang anggota DPR bisa mencapai lebih dari Rp 50 juta per bulan.

Perbandingan dengan Upah Minimum Regional

Dibandingkan dengan upah minimum regional (UMR) di Jakarta pada tahun 2025, yaitu sebesar Rp 5.396.761, pendapatan anggota DPR jauh lebih besar. Bahkan, jika dibandingkan dengan UMR di Jawa Tengah yang hanya sebesar Rp 2.169.349, penghasilan anggota DPR terlihat sangat jauh.

Perbandingan dengan Negara Lain

Untuk membandingkan dengan negara lain, Kompas.com merujuk pada data dari Malaysia dan Singapura.

Gaji Anggota Parlemen Malaysia

• Gaji Pokok Dewan Rakyat: RM 16.000 (sekitar Rp 52,8 juta) per bulan
• Tambahan hadir sidang parlemen: RM 400 (sekitar Rp 1,32 juta) per hari
• Tunjangan hiburan: RM 2.500 (sekitar Rp 8,25 juta) per bulan
• Total pendapatan tahunan anggota DPR Malaysia: sekitar RM 178.886,40 (sekitar Rp 590,3 juta)

Gaji Anggota Parlemen Singapura

• Anggota Parlemen Terpilih: SGD 192.500 (sekitar Rp 2,29 miliar) per tahun
• Anggota Parlemen Non-Konstituensi: SGD 28.900 (sekitar Rp 343 juta) per tahun
• Pendapatan rata-rata masyarakat Singapura: SGD 66.000 (sekitar Rp 785,4 juta) per tahun

Dari data ini, terlihat bahwa gaji anggota parlemen di Malaysia dan Singapura juga jauh lebih tinggi daripada pendapatan rata-rata masyarakat di negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem gaji anggota lembaga legislatif di berbagai negara cenderung memberikan penghasilan yang signifikan.