Berita Pemerintahan

Kemendagri: Pemerintah Akan Manfaatkan Lumpur dan Kayu untuk Pembangunan Huntap di Sumatera

Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Tito Karnavian, dalam jumpa pers di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (8/1/2026).(KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI)

Gardupedia.com – Pemerintah Indonesia menyiapkan strategi khusus dalam menangani dampak pascabencana di wilayah Sumatera dengan memanfaatkan material sisa bencana. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mengungkapkan bahwa endapan lumpur dan kayu gelondongan hasil banjir bandang akan digunakan kembali untuk proses pemulihan.

Dalam keterangannya pada Kamis (8/1/2026), Tito menjelaskan bahwa “tumpukan lumpur yang menyumbat aliran sungai akan dikeruk dan dialihfungsikan menjadi tanggul pelindung di sepanjang sisi sungai”. Rencana ini muncul setelah adanya diskusi dengan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, yang memimpin Satgas Kuala sebuah unit khusus yang menangani masalah pendangkalan di wilayah terdampak.

Langkah ini diambil karena banyak aliran sungai yang kini dangkal akibat sedimentasi ekstrem, sehingga hujan ringan saja sudah cukup untuk memicu luapan air ke pemukiman. Dengan menjadikannya tanggul, diharapkan struktur tersebut dapat memperkuat pertahanan sungai dan mencegah air meluap kembali di masa depan. Terkait adanya isu pihak swasta yang berminat membeli lumpur tersebut, Tito menyatakan belum mengetahui hal itu dan lebih menekankan pada kepentingan perlindungan warga.

Selain lumpur, pemerintah juga berencana memanfaatkan kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang. Kayu hasil “temuan” ini akan diproses untuk membangun Hunian Tetap (Huntap) bagi para korban bencana yang kehilangan tempat tinggal.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya juga sempat menyebutkan bahwa penggunaan kayu ini akan diatur secara ketat melalui regulasi khusus untuk memastikan legalitasnya. Kayu-kayu tersebut kini mulai dikumpulkan oleh Kementerian Kehutanan untuk kebutuhan darurat dan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat terdampak.

Presiden Prabowo Hadiri Penyerahan Aset Negara Senilai Rp10,2 Triliun dari Penertiban Hutan

Kebijakan ini diambil di tengah situasi darurat di mana Mendagri mencatat sekitar 25 desa hilang akibat bencana besar di Sumatera. Sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi titik fokus rehabilitasi, di mana ribuan bangunan dilaporkan rusak parah. Pemerintah menargetkan sebagian hunian bagi korban di beberapa titik sudah bisa mulai ditempati dalam waktu dekat.

Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *