Berita Ekonomi

Ketua Banggar DPR Tolak Opsi Pangkas Subsidi BBM, Pilih Perketat Penyaluran LPG 3 Kg

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam sebuah kesempatan.(DOK. Humas PDI-P)

Gardupedia.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan sikap kontra terhadap usulan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai pemangkasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) demi mengamankan APBN. Said menegaskan bahwa alih-alih mengurangi besaran subsidi, fokus pemerintah seharusnya dialihkan pada pembenahan sistem distribusi agar lebih tepat sasaran.

Dalam keterangannya di Gedung DPR RI, Senin (6/4/2026), Said menekankan bahwa masalah utama bukan pada nilai subsidinya, melainkan pada kebocoran distribusinya, terutama pada gas LPG 3 kg. Ia mengusulkan penerapan teknologi verifikasi yang lebih ketat bagi penerima manfaat.

Said menyarankan penggunaan sistem biometrik seperti sidik jari atau pemindaian retina mata untuk memastikan hanya masyarakat yang berhak yang bisa mengakses LPG subsidi.

Berdasarkan kalkulasi Banggar, dari pagu anggaran untuk 8,6 juta penerima LPG 3 kg saat ini, hanya sekitar 5,4 juta yang sebenarnya masuk kategori layak. Jika sistem diperketat (targeted), anggaran negara tidak akan terbuang percuma.

Menanggapi tekanan akibat kenaikan harga minyak mentah global, Said berargumen bahwa beban ekonomi tersebut tidak semestinya dibebankan kepada masyarakat miskin melalui pengurangan subsidi. Ia melontarkan kritik tajam mengenai prioritas kebijakan pemerintah:

Menkes Tegas Coret Orang Kaya yang Masih Jadi Peserta PBI BPJS!

“Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga non-subsidi yang sampai sekarang belum naik?” ujar Said.

Sebelumnya, Jusuf Kalla memberikan saran agar pemerintah mulai melakukan efisiensi pada pos subsidi BBM. Menurut JK, langkah ini diperlukan guna mengalihkan alokasi dana ke sektor pembangunan infrastruktur atau pendidikan yang memiliki dampak jangka panjang lebih besar bagi negara.

Meskipun menolak pengurangan nilai subsidi secara total, DPR mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran subsidi. Fokus utama saat ini bukanlah mengurangi jumlahnya, melainkan memastikan bahwa subsidi hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan pemilik kendaraan mewah.

Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !

Cedera Kronis Paksa Viktor Axelsen Pensiun Dini di Dunia Bulutangkis

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *