Dukungan Internasional untuk Kemerdekaan Palestina
Sejumlah negara Barat seperti Prancis, Inggris, dan Kanada telah menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dalam sidang majelis umum PBB di New York, AS, pada September mendatang, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, dan PM Kanada Mark Carney menyatakan komitmen mereka untuk mendukung solusi dua negara atau two state solution. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menciptakan perdamaian antara Israel dan Palestina.
Mark Carney mengungkapkan bahwa Kanada akan bekerja sama dengan negara-negara lain dalam menyusun rencana perdamaian antara kedua pihak. Ia menilai proses damai melalui negosiasi antara Israel dan Palestina selama ini tidak efektif karena sering mengalami kegagalan. Dalam pernyataannya, Carney menyatakan bahwa Kanada berencana mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum PBB ke-80 pada September 2025.
Alasan Mendukung Kemerdekaan Palestina
Dukungan dari Prancis, Inggris, dan Kanada atas kemerdekaan Palestina didasari oleh beberapa alasan. Pertama, komitmen terhadap solusi dua negara yang memungkinkan Palestina dan Israel hidup berdampingan. Selain itu, dukungan ini juga dimotivasi oleh kebutuhan menjaga stabilitas politik dalam negeri. Contohnya, Prancis memiliki populasi Muslim dan Yahudi terbesar di Eropa Barat, sehingga potensi ketegangan sosial dapat muncul jika tidak mengambil sikap tegas terhadap konflik di Timur Tengah.
Selain itu, dukungan yang diberikan oleh Kanada, Prancis, dan Inggris memuat sejumlah syarat tertentu. Kanada mendorong agar otoritas Palestina mereformasi sistem pemerintahan. Mark Carney secara khusus meminta pelaksanaan Pemilu 2026 tanpa keterlibatan Hamas. Pemerintah Kanada juga mendesak Hamas membebaskan sandera, melucuti senjata, dan tidak terlibat dalam pemerintahan masa depan Palestina.
Tantangan dalam Mewujudkan Solusi Dua Negara
Komitmen terhadap two state solution menghadapi tantangan serius setelah konflik bersenjata antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Kanada menilai sulitnya mencapai solusi dua negara disebabkan oleh langkah Israel yang mempercepat pembangunan kawasan permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Hal ini turut dibarengi dengan meningkatnya kekerasan pemukim terhadap warga Palestina.
Selain itu, Israel dinilai tidak berupaya sungguh-sungguh untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza yang memicu kelangkaan makanan, air bersih, obat-obatan, dan layanan kesehatan lainnya bagi warga Palestina. Kerusakan infrastruktur akibat serangan militer juga menyebabkan situasi kemanusiaan di Gaza semakin buruk.
Menghindari Konflik Domestik
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyuarakan kekhawatiran tentang kemungkinan konflik Israel-Palestina bisa memicu ketegangan sosial di dalam negeri. Struktur sosial Prancis yang menjadi suaka bagi komunitas Yahudi dan Muslim terbesar di Eropa membuat konflik luar negeri bisa menjadi pemicu polarisasi di dalam negeri. Macron menyatakan bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina sesuai dengan komitmen historisnya terhadap perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Pada Juli 2025, sebanyak 59 anggota parlemen dari Partai Buruh menandatangani surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri David Lammy. Surat tersebut mendesak pemerintah segera mengakui negara Palestina sebagai respons atas dugaan rencana “pembersihan etnis” terhadap warga Gaza.
Perubahan Lanskap Diplomasi
Adel Bakawan, peneliti asosiasi di Institut Hubungan Internasional Prancis (IFRI), menyatakan bahwa langkah Macron merupakan evaluasi atas diplomasi Prancis di masa depan. Menurutnya, Paris kini berusaha menyelaraskan diri dengan negara-negara yang disebut “Global Selatan”. Jika terealisasi, maka Prancis akan menjadi negara G7 pertama yang resmi mengakui Palestina.
Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza
PM Kanada Mark Carney menyampaikan bahwa negaranya telah mengalokasikan lebih dari US$ 340 juta dalam bentuk bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis di Gaza. Sokongan dana itu juga termasuk pendanaan baru sebesar US$ 30 juta untuk memenuhi kebutuhan warga sipil Palestina, serta $10 juta untuk mendukung Otoritas Palestina dalam mengelola wilayah Tepi Barat.
Presiden Prancis Emmanuel Macron dan PM Inggris Keir Starmer juga mendesak Israel untuk membuka akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza guna mengakhiri krisis kemanusiaan yang semakin memburuk.
Comment